PRIMA Desak DPR Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani

PRIMA Desak DPR Batalkan Penghargaan untuk Sri MulyaniPada Senin 12 Maret 2018, puluhan aktivis PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani) mendatangi gedung DPR RI mendesak DPR untuk membatalkan pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Delegasi PRIMA diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah yang dalam pertemuan tersebut siap menindaklanjuti aspirasi yang yang disampaikan.

Dan secara simbolis, PRIMA menyerahkan dua poster kepada Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah untuk ditindaklanjuti. Poster yg diserahkan bertuliskan : Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR!! dan Batalkan Penghargaan Untuk Sri Mulyani

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan pernyataan sikap PRIMA :

Pernyataan Sikap

Rencana DPR, melalui BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), yang akan memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada 14 Maret 2018, patut disesalkan. Sri Mulyani tidak layak menerima penghargaan dari lembaga wakil rakyat karena prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro kepada rakyat kecil. Lihat saja, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, hutang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan nilai tukar rupiah ambruk, tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan. Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat diantaranya mencabut berbagai subsidi.

Sejarah mencatat, Sri Mulyani juga pernah diperlakukan sebagai “musuh” oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bail-out Bank Century Rp. 6,7 triliun. Bahkan dalam rapat paripurna DPR merekomendasikan agar diusut secara hukum. Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasus itu kini tidak jelas penyelesainnya, maka mestinya yang dilakukan oleh DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius.

Bila DPR tetap ingin memberikan penghargaan kepada perempuan Indonesia, maka sebaiknya diberikan kepada ibu-ibu dari Kendeng Jawa Tengah yang berhari-hari demo dengan menyemen kakinya di depan Istana Negara untuk menolak pembangunan pabrik semen di daerahnya. Terkhusus, penghargaan bisa diberikan kepada Ibu Patmi sebagai salah satu peserta aksi yang meninggal dunia dalam perjuangan tersebut.

Untuk menyikapi kasus tersebut, kami mendesak :
1. DPR agar membatalkan rencana pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
2. DPR untuk memberikan penghargaan kepada alm. Ibu Patmi dan ibu-ibu lainnya dari Kendeng Jawa Tengah yang telah terbukti memperjuangkan kepentingan rakyat.

 

Sya’roni Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *