Di sisi lain, Jamaah secara umum tidak menyatakan dirinya dirugikan oleh PT SBL, hal ini terbukti dengan gerakan Jamaah dalam beberapa aksi seperti 6 Februari 2018 di depan Gedung DPRD Jawa Barat, kemudian 27 Februari 2018 di depan Istana Kepresidenan dan diterima oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Negara, dilanjutkan Pengajuan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan oleh Jamaah Kepada Kapolda Jawa Barat (13 Maret 2018), dan Audiensi dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 20 Maret 2018.
Semua aksi tersebut dilakukan dalam rangka mencari solusi atas kasus yang menimpa Dirut PT SBL dan proses pemberangkatan jamaah Umrah PT SBL yang telah tertunda.
Jamaah PT SBL hingga saat ini yakin PT SBL tetap bertanggungjawab atas keberangkatan Jamaah Umrah ke tanah suci, selain itu ada Surat Pernyataan dari Dirut PT SBL tertanggal 2 Maret 2018 yang menyatakan komitmen tetap memberangkatkan jamaah sampai tuntas.
Bahkan Dirut PT SBL bersama manajemen yang tersisa tetap mengusahakan terlaksananya keberangkatan Jamaah Umrah yang tertunda akibat dari kasus hukum yang sampai sekarang masih dinyatakan belum lengkap.
Jamaah masih sangat bersabar, bahkan jamaah bersatu padu bersama manajemen untuk tetap melakukan langkah-langkah maju guna mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan administrasi keberangkatan Umrah, Posko Relawan Jamaah menjadi pusat administrasi , dan disaat bersamaan manajemen mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya keberangkatan umrah.
