Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. PAN tak mempermasalahkan hal tersebut, namun dianggap perlu kejelasan.
“Jika ada partai politik mengkampanyekan politik identitas, ya terserah saja. Cuma perlu kejelasan terminologi, konsep, dan perspektif dari politik identitas itu,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (14/2/2023).
“Istilah politik identitas ditafsirkan beragam oleh publik. Mempolitisasi identitas sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat,” tambahnya.
Menurut Viva, politik identitas merupakan cara berpolitik yang menggunakan hingga memanfaatkan identitas berdasarkan suku, agama, ras/ etnis, antar golongan masyarakat (SARA) sebagai alat politik. Lalu dimasukkan ke dalam turbulensi politik dengan tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan elektoral (keterpilihan) figur atau lembaga politik.
“Mencegah gerakan politik identitas atau politik SARA ini bukan untuk membatasi hak politik rakyat. Apalagi ada pemikiran untuk menghilangkan nilai agama di dalam wilayah politik. Itu pemikiran yang salah kaprah dan tidak benar,” ujarnya.
Selanjutnya, Viva mengatakan pencegahan politik identitas juga bukan bertujuan dalam memisahka politik dari agama. Menurutnya politik harus disertai etika moral yang bersumber dari agama.
“Mencegah gerakan politik identitas bukanlah gerakan sekulerisme yang memisahkan politik dari agama. Justru politik harus dipandu oleh konstitusi dan nilai-nilai etika moral yang dapat bersumber dari agama atau sistem sosiokultural lain,” katanya.
“Tapi janganlah menggunakan perbedaan berdasarkan SARA untuk alat politik yang bertujuan menaikkan elektoral figur atau lembaga politik. Misalnya, ‘Jangan pilih dia, nanti masuk neraka’,’Jangan pilih dia, nanti dikutuk leluhur’,’jangan pilih dia, nanti akan berkumpul dengan para setan’. Kalimat-kalimat seperti tidak boleh karena berpotensi terjadi konflik horisontal,” sambungnya.
PAN Setuju Dengan Jokowi
Lebih lanjut, dia mengatakan PAN setuju dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membawa perbedaan SARA ke dalam dunia politik.
“PAN setuju dengan himbauan Pak Presiden Jokowi agar dalam pilpres jangan membawa perbedaan SARA ke dalam permainan politik praktis. Karena hal itu berbahaya bagi keutuhan NKRI,” kataya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.
“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho saat membuka rapat kerja nasional perdana Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2).
Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah ‘proyek sekularisme’.
“Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik Identitas adalah politik yang pancasilais,” terang dia.
Baca Juga Komisi IV DPR RI Tolak Alih Fungsi 1,1 Juta Hektar Hutan di Pulau Jawa
Tonton Juga Lika-Liku Kepengurusan DAS Citarum
