Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami sejumlah kasus korupsi di Provinsi Papua. Kasus-kasus ini mulai jadi perhatian usai dibeberkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menindaklanjuti laporan dari masyarakat. KPK telah memasuki tahap pengumpulan data terkait kasus-kasus itu.
“Saat ini, KPK benar sedang melakukan pendalaman lebih lanjut dengan melakukan pengumpulan sejumlah data dan permintaan keterangan pada pihak-pihak terkait adanya dugaan korupsi di wilayah Papua,” kata Ali lewat keterangan tertulis, Sabtu (22/5).
Ali menyampaikan KPK belum bisa membeberkan substansi kasus-kasus korupsi besar di Papua. Namun, ia menjamin Komisi Antirasuah bakal mengungkapnya ke publik setelah data dan keterangan lengkap.
Ali memberi sedikit petunjuk soal kasus-kasus yang akan ditangani. Menurutnya, ada kasus suap dalam daftar tersebut.
“Adapun dugaan korupsi tersebut di antaranya terkait pengadaan, suap, dan gratifikasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan niatan pemerintah membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. Kasus-kasus itu adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ataupun hasil penelusuran Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Mahfud, langkah ini jadi bagian dari kebijakan pemerintah menuntaskan masalah di Papua. Selain penindakan terhadap kasus korupsi, pemerintah juga akan menyiapkan penambahan dana otonomi khusus hingga kuota bagi orang asli Papua di parlemen.
“Pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/5).