Home Regional Vaksinasi Covid-19 Bagian dari Perjuangan Menjaga 4 Pilar Kebangsaan

Vaksinasi Covid-19 Bagian dari Perjuangan Menjaga 4 Pilar Kebangsaan

by Gun
Vaksinasi Covid-19 Bagian dari Perjuangan Menjaga 4 Pilar Kebangsaan

Anggota MPR RI Muhammad Farhan (HM Farhan) yang juga Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung-Kota Cimahi) menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan bertajuk, “Vaksinasi Covid-19 Bagian dari Perjuangan Menjaga 4 Pilar Kebangsaan”, Selasa, (16/3/2021), di Dash Futsal jalan A.H. Nasution Bandung.

Hadir dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Ketua DPD Partai NasDem kota Bandung Rendiana Awangga, Camat Antapani, Kapolsek Antapani, dan warga Cibiru, Ujungberung, Cinambo, dan Antapani.

HM Farhan seusai acara mengatakan, kedatangannya ke kota Bandung untuk melakukan satu agenda tunggal, yaitu melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang merupakan tugas dan amanat dari Anggota MPR RI

“Kegiatan ini khusus fokus dalam hal sosialisasi vaksinasi, dan kenapa vaksinasi ada hubungannya dengan empat pilar?, karena vaksinasi ini adalah usaha kita bersama-sama untuk membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi Covid-19,” ungkap HM Farhan.

Lebih lanjut HM Farhan menegaskan, vaksinasi memiliki nilai strategis, karena akan memberikan kepercayaan diri dan kepercayaan kepada dunia bahwa Indonesia sudah siap bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Maka kita harus berusaha bersama-sama dan harus masif, untuk itulah jika dilihat dari perspektif empat pilar kebangsaan maka sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, di mana yang memastikan keadilan sosial itu tidak hanya penyelenggara negara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia,” kata HM Farhan.

“Insha Allah mudah-mudahan kita akan bisa menjadi bagian solusi untuk melakukan vaksinasi secara nasional, baik di Jawa Barat khususnya di kota Bandung dan Cimahi, karena kita sedang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta untuk menyelenggarakan vaksinasi massal,” ungkap HM Farhan.

“Seperti diketahui jumlah penduduk Bandung dan Cimahi sekitar 2,6 juta jiwa, apabila setiap hari dilakukan vaksinasi untuk 20.000 orang, maka membutuhkan waktu 130 hari atau enam bulan,” kata HM Farhan.

“Sesuai arahan Pemerintah fokus vaksinasi adalah untuk usia 60 tahun ke atas dan pekerja pelayanan publik, misalkan usia 16 tahun sudah menjadi guru maka boleh divaksin, namun bila usia 16 tahun hanya berstatus Pelajar atau Mahasiswa sebaiknya jangan dulu diberi vaksin,” ungkap HM Farhan.

HM Farhan menjelaskan, vaksin, alat suntik dan tenaga kesehatan sudah disediakan oleh negara, sedangkan penyelenggaraannya seperti penyediaan fasilitas tenda, pendaftaran dan lainnya disupport oleh pihak swasta, namun pengelolaan data, pendaftaran dan lainnya akan dilakukan oleh dinas kesehatan Jawa Barat.

“Kendala vaksinasi saat ini masih banyak, di antaranya masih ada pertanyaan dalam sosialisasi mengapa yang memiliki penyakit jantung, tumor, darah tinggi dan lainnya tidak bisa ikut divaksin, dan hal tersebut memang harus dijelaskan oleh kita, karena uji coba klinis itu belum sampai menyentuh kelompok yang beresiko tinggi, baru kepada kelompok biasa,” ungkap HM Farhan.

“Kemudian pada saat yang bersamaan, ada keluhan dari masyarakat tentang ketersediaan vaksin, dan hal ini adalah masalah bersama di mana Menteri Kesehatan sudah mengakui Indonesia mengalami keterbatasan stok vaksin, dan pada saat yang bersamaan ada tugas lain yang sangat besar yaitu mengawasi penggunaan anggaran 74 triliun rupiah untuk vaksinasi, dan ini yang harus kita awasi bersama-sama,” tegas HM Farhan.

Terkait vaksin kadaluarsa, HM Farhan mengatakan, vaksin kadaluarsa harus dibuang dan jangan dipaksakan, “Harus ada transparansi dari Pemerintah, apabila ada kesalahan pencatatan harus diperbaiki jangan dibiarkan, dan kita memastikan tidak ada pelanggaran hukum,” tegasnya.

“Kita prediksi vaksinasi di Indonesia selesai lima tahun lagi, tapi artinya harus kita percepat, dan mudah-mudahan di tahun 2022 masyarakat seluruh Indonesia sudah divaksin, dan yang sedang diperjuangkan di Oktober 2021 adalah Presiden sudah menetapkan harus diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional di Papua, dan kita sedang memperjuangkan agar semua Atlet Jawa Barat sebelum berangkat ke Papua sudah divaksin,” ujar HM Farhan.

“Terkait rencana dimulainya sekolah tatap muka pada Juli 2021, saya termasuk orang yang tidak setuju, karena sekolah tatap muka harus benar-benar dipikirkan ulang, kecuali kalau sudah 100 persen vaksinasi, kalau belum 100 persen jangan dulu,” tegas HM Farhan.

“Suara saya ini bukan sebagai Anggota DPR RI, tetapi suara saya ini adalah suara orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, saya tidak rela jika nanti anak saya sekolah tatap muka, pulang dari sekolah sakit,” kata HM Farhan.

“Memang guru-guru sudah divaksin, tapi ketika nantinya sekolah tatap muka dilakukan apakah supir angkot sudah divaksin, apakah penumpang dalam angkot sudah divaksin, apakah tukang dagang di sekolah sudah divaksin,” kata HM Farhan.

“Maka kita mengharapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar menjadi pemimpin dan melakukan terobosan sistem pendidikan nasional, jangan menggantung seperti sekarang ini,” tegas HM Farhan.

“Menteri Pendidikan sudah menjabat satu tahun, maka kita menunggu gebrakannya, karena pembelajaran secara daring tidak efektif dan kita tidak boleh pasrah menghadapi situasi ini, kita harus berbuat sesuatu, contohnya apakah kita akan menerapkan Home Schooling yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun sebelum terjadi pandemi, atau menerapkan Community School semisal sekolah dilaksanakan di kantor RW dengan sedikit siswa, jadi sekali lagi saya tekankan, saya tidak setuju sekolah tatap muka dilaksanakan Juli 2021,” pungkas HM Farhan.

You may also like

Leave a Comment