Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng menyoroti kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Menurutnya, akar penyebab korupsi terjadi di perusahaan pelat merah karena kurang efektifnya pengawasan terhadap para komisaris di dalamnya.
“Kita sudah ikuti terakhir ini Asabri dan ini karena kurangnya tidak efektifnya pengawasan daripada komisaris,” ujar Tanri dalam acara Bedah Buku Akhlak untuk Negeri secara virtual, Rabu (6/1/2021).
Menurutnya, kebiasaan selama ini, pemerintah selalu menunggu dulu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baru langsung mengusut tuntas kasusnya dan meminta pertanggungjawaban di akhir-akhir. Padahal, bila pengawasan kepada komisaris diperketat tentu bisa mencegah kerugian dari awal.
“Kita jangan tunggu BPK untuk mengaudit itu sudah terlambat, kerugian sudah terjadi, jadi ini yang harus yang dihadang oleh yang namanya dewan pengawas yaitu anggota dewan komisaris khususnya,” sambungnya.
Selain itu, hal lain yang perlu dibenahi adalah terkait penunjukan direksi dan komisaris itu sendiri. Seringnya direksi dan komisaris yang ditunjuk berasal dari latar belakang yang berbeda dari jabatan yang diamanahkan. Sehingga, ada saja tentu direksi dan komisaris yang tak memahami prinsip corporate governance untuk keberhasilan perusahaan itu sendiri.
Mereka harus belajar dulu di awal-awal menjabat dan itu membuat kurang efektif.
“Mereka sumber penempatannya berasal dari disiplin yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Maka seyogyanya mereka pun masih perlu belajar lagi dan menguasai aspek corporate governance untuk menjalankan erat pengendalian dan pengawasan secara efektif,” tuturnya.
Adapun corporate governance yang dimaksud Tanri meliputi 5 prinsip yaitu accountibility, responsibility, transparansi, fairness dan ethical behavior. Menurutnya kelima prinsip ini sudah sejalan dengan prinsip AKHLAK yang diterapkan Erick Thohir.
“Tidak semua komisaris bahkan direksi pun saat ini sudah benar-benar memahami global governance standard. Padahal, dewan komisaris berperan penting dalam penerapan good governance mengingat begitu banyak anggota komisaris di induk saja sekitar 700. Nah kalau masuk anak-anak dan cucu-cucunya barangkali sepuluh kali lipat daripada itu,” paparnya.
Penting juga untuk meniru keberhadilan multinational corporation yang ada untuk mencapai cita-cita BUMN jadi kelas dunia.
“Meniru keberhasilan multinarional corporation seperti GE (general electric), Shell, Toyota dll, corporate governance dengan standar internasional perlu diterapkan secara konsisten oleh seluruh direksi dan komisaris BUMN,” imbuhnya.