Desakan RI Akui Gagal Atasi Covid Usai Dilockdown Negara Lain

Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang terus meningkat membuat beberapa negara, seperti Malaysia melarang kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) ke wilayah mereka per Senin (7/9).[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]

Beberapa negara lain, mulai Amerika Serikat, Australia, hingga Austria meminta warganya masing-masing menghindari perjalanan ke Indonesia karena kasus risiko penularan virus corona.

Terhitung per Selasa (8/9), kasus positif Covid-19 Indonesia telah mencapai 200 ribu lebih. Dari jumlah tersebut, 142.958 orang dinyatakan sembuh dan 8.230 orang meninggal dunia.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan fenomena penolakan sejumlah negara dan larangan berpergian ke Indonesia menjadi pelajaran pemerintah.

Pandu menyebut pemerintah harus banyak belajar dan berkaca dari pengendalian pandemi yang dilakukan negara lain. Menurutnya, tak ada yang salah dengan langkah negara lain melarang WNI masuk wilayahnya.

“Jadi kita sudah didiskriminasi dan itu diperbolehkan. Kalau bahasa lebih lugas, Indonesia di-lockdown. Karena kita tidak mau me-lockdown negara kita, ya di-lockdown negara lain,” kata Pandu saat dihubungi, Rabu (9/9).

Pandu menyatakan penolakan kedatangan WNI oleh sejumlah negara maupun larangan masuk ke wilayah Indonesia merupakan bentuk kegagalan pemerintah menangani pandemi virus corona selama enam bulan ini. Menurutnya, pemerintah harus mengakui telah gagal mengendalikan virus tersebut.

“Kejadian ini harusnya membuat Indonesia itu mawas diri, dan sampai saat ini belum ada pengakuan bahwa kita ini gagal. Kalau seharusnya mengaku, ‘hari ini masih tinggi, kita masih gagal’, seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, ahli biostatistik dan kependudukan ini juga meminta agar pemerintah bekerja sama dan meminta bantuan mengendalikan pandemi Covi-19 ke negara tetangga, terutama di ASEAN yang cukup berhasil dalam mengatasi pandemi, seperti Thailand atau Vietnam.

Pandu menyebut penolakan kedatangan WNI oleh sejumlah negara jelas akan berdampak pada ekonomi negara. Misalnya, pekerja migran Indonesia (PMI) yang tak bisa kembali lagi ke negara tempatnya bekerja, sementara yang bekerja di Malaysia relatif banyak.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk terlebih dahulu fokus mengendalikan penyebaran virus corona dan tak perlu buru-buru membuka keran aktivitas sosial-ekonomi. Menurutnya, selama ini pemerintah masih fokus menangani sektor ekonomi daripada keamanan dan kesehatan warga negaranya.

“Semua masyarakat didorong untuk pariwisata, stimulus ekonomi, kan narasinya gitu mulu. Dan pembenaran kalau tidak rakyat mati karena virus, tapi mati karena kelaparan, orang kita masih cukup pangannya,” katanya.

Lebih lanjut, Pandu menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat menyampaikan bahwa masalah kesehatan menjadi yang utama di tengah pandemi virus corona. Namun, ia sangsi pemerintah telah memiliki strategi menghadapi pandemi virus corona.

“Omongan Pak Jokowi bagaimana operasionalnya, itu yang harus jelas. Kita tidak punya rencana strategi dalam menghadapi pandemi ini. Jangan yang dipikirkan itu vaksin saja,” ujarnya.

Tes Masif Wajib

Terpisah, epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyebut pengendalian pandemi virus corona yang hanya berfokus pada ekonomi berbahaya dan berdampak panjang terutama terhadap pemulihan ekonomi negara.

“Peningkatan kasus baru dan juga kematian ini jangan dilupakan bahwa kita ini bagian dari warga global. Dan ini tidak bisa kita abikan karena mereka akan melihat performa Indonesia,” kata Dicky melalui sambungan telepon.

“Bagaimana kita bisa diajak dalam suatu travel corridor, kalau performa pengendalian kita jauh di bawah standar global,” ujarnya melanjutkan.

Dicky pun meminta pemerintah untuk tak gegabah dalam membuka kran aktivitas sosial-ekonomi. Menurutnya, alih-alih dapat memulihkan perekonomian, justru upaya tersebut dapat membuat sebuah negara kembali ‘normal’ menjadi terhambat.

Ia mengatakan saat ini langkah paling vital yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pemeriksaan dan penelusuran kontak secara masif. Ketika upaya itu dilakukan sangat optimal, Dicky yakin pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan.

“Tidak ada pilihan lain di situasi saat ini. Ini sebuah situasi dilematis yang kita ciptakan sendiri. Kita harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang kemudian,” kata Dicky.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *