Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Siska Gerfianti mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tiga klaster penyebaran virus corona yang terbilang cukup masif, yaitu klaster perkantoran atau industri dan klaster keluarga. Dia juga mewaspadai munculnya klaster pilkada.[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]
“Sekarang sudah muncul beberapa klaster yang memang harus diwaspadai. Bagaimana sekarang kita melakukan pelacakan terpapar Covid-19 mengingat banyak klaster baru dari industri, klaster rumah tangga lalu satu lagi yang harus kita waspadai adalah klaster Pilkada,” ujar Siska dalam jumpa pers, Selasa (8/9).
Berdasarkan pemantauan Gugus Tugas, Siska menuturkan, ada sejumlah keramaian yang terjadi selama pendaftaran bakal pasangan calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota pada Pilkada 2020 di Jabar.
“Memang minggu kemarin ada kerumunan dalam acara pilkada itu deklarasi dan pendaftaran. (Di Jabar) ada di delapan kabupaten/kota dan kami sedang melakukan tracing siapa-siapa juga yang mengikuti acara tersebut,” ungkapnya.
Seperti diketahui, di Jawa Barat, ada delapan daerah yang akan menggelar pesta demokrasi yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran 25 bakal pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar di delapan daerah di Jabar tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Jabar Daud Ahmad mengatakan dari hasil kunjungan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke kawasan industri di Bekasi pekan lalu, pihak perusahaan dipastikan telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Hanya perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti adalah kemungkinan klaster industri ini tidak ada transmisi,” ucapnya.
Menurut Daud, penularan kemungkinan terjadi di internal industri mengingat para pengusaha tidak mungkin memonitor karyawan ketika sudah di luar jam kerja. Gubernur, kata dia, sudah meminta agar para pengusaha mewajibkan karyawannya mengisi kegiatan harian tak hanya di tempat kerja tapi juga di luar pabrik.
“Jadi kalau terjadi seperti ini sekarang pelacakan lebih muda dan klaster industri bisa berhenti,” jelasnya.
