Ekonom Senior Faisal Basri mengusulkan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Soalnya, Faisal khawatir kehadiran Kementerian BUMN malah membuat perusahaan pelat merah tidak sehat di kemudian hari.[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]
Ia menilai kementerian tersebut sudah beberapa kali dipimpin oleh seorang profesional swasta, salah satunya Erick Thohir yang menjadi Menteri BUMN sekarang.
“BUMN ini dipimpin profesional swasta, ada (sebelumnya) Rini Soemarno, (sekarang) Erick, dan Wakil Menteri BUMN dan lain-lain yang sebelumnya profesional swasta semua,” ungkap Faisal dalam video conference, Senin (31/8).
Menurutnya, profesional yang masuk di lingkungan Kementerian BUMN ini membuat perusahaan pelat merah seperti anti persaingan. Makanya, Faisal khawatir BUMN menjadi tak sehat ke depannya.
“Mereka lebih nikmat dengan power play-nya. Ini yang saya ngeri dengan BUMN, takutnya tidak sehat. Oleh karena itu, hapuskanlah Kementerian BUMN ini,” jelas Faisal.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan Kementerian BUMN seakan membuat aliansi strategis. Contoh, perusahaan pelat merah melakukan impor alat pelindung diri (APD) di tengah pandemi virus corona. Kemudian, dijual ke rumah sakit yang ada di Indonesia.
Sementara, pihak lain dilarang untuk melakukan impor. Dengan demikian, perusahaan pelat merah akan untung.
“Orang lain tidak boleh impor, ongkos naik, BUMN untung, tapi rakyat rugi. Itulah yang Erick Thohir (Menteri BUMN) lakukan. BUMN semakin ‘dikerubungi’,” terang Faisal.
Faisal juga menilai BUMN seperti tak berkompetisi dengan swasta. Padahal, BUMN bisa maju jika ada pesaing di sektornya masing-masing.
“No competition atas nama sinergi BUMN. Kembalikan ke khitahnya BUMN, mencari yang wajar-wajar. PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk semakin bagus karena ada pesaing,” papar Faisal.
Faisal berpendapat jika pemerintah terlalu mendorong perusahaan pelat merah melebihi batas kewajaran atau normal, maka dunia usaha secara keseluruhan menjadi tak sehat. Pasalnya, ini akan merugikan sektor swasta.
“Saya takutnya begini, justru kalau dorong BUMN melebihi normal, itu akan crowd out dunia usaha swasta,” pungkas Faisal.
CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan ke Kementerian BUMN terkait usul Faisal tersebut. Tapi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum bisa memberikan jawabannya karena sedang rapat.
