Aksi
Hukum

KPK Tahan Tersangka Suap Proyek PUPR Hong Artha

KPK Tahan Tersangka Suap Proyek PUPR Hong Artha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Sharleen Raya Hong Artha John Alfred yang terjerat kasus dugaan suap proyek Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini. Ia diumumkan KPK sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 silam.

“Tersangka HA [Hong Artha] ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, di Kantornya, Jakarta, Senin (27/7) malam.

Lili menambahkan bahwa Hong Artha telah menjalani protokol kesehatan dalam rangka mitigasi penyebaran wabah Covid-19 sebelum menjalani masa tahanan.

Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Komisi V DPR RI periode 2014 – 2019, Damayanti Wisnu Putranti, bersama 3 orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar US$99 ribu. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Hong Artha diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR, termasuk kepada Damayanti dengan uang senilai Rp1 miliar pada November 2015.

Ia juga diduga memberikan suap kepada kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Atas perbuatannya itu, Hong Artha disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Aliran Uang

KPK bakal mendalami informasi mengenai pemberian uang suap yang mengalir ke sejumlah elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Komisaris PT Sharleen Raya Hong Artha John Alfred. Uang tersebut diduga terkait dengan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto, menerangkan bahwa dugaan mengenai aliran uang suap tersebut harus dikuatkan dengan keterangan sejumlah saksi.

“Memang baru sifatnya semacam informasi saja. Tentunya informasi ini kan harus didalami. Kita cari saksi-saksinya. Pemberian seseorang kepada orang lain tanpa saksi ini juga belum bisa dikategorikan bisa dibuktikan. Saksi minimal dua,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (27/7) malam.

Dalam perkara ini, penyidik lembaga antirasuah KPK sempat mendalami dugaan aliran uang ke beberapa elite PKB melalui pemeriksaan terhadap saksi Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro DPP PKB, Abdul Ghofur, Senin (3/2) lalu.

Pendalaman itu menindaklanjuti surat Justice Collaborator (JC) eks politikus PKB, Musa Zainudin.

Dalam perkara ini, Musa telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, ia dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar dan pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah menjalani masa hukuman pokok.

Dari dalam penjara, Musa mengajukan surat permohonan Justice Collaborator ke KPK pada akhir Juli 2019. Pada surat itu ia mengatakan bahwa uang yang diterimanya turut dinikmati pihak lain yang merupakan elite PKB.

Ia menuturkan uang senilai Rp6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB saat itu, Jazilul Fawaid, di kompleks rumah dinas Jazilul.

Setelah menyerahkan uang, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB, Helmy Faishal Zaini. Ia meminta Helmy menyampaikan pesan ke Ketua PKB Muhaimin Iskandar bahwa uang Rp6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.

Selama masa sidang, Musa mengaku menutupi peran rekan-rekannya karena menerima instruksi langsung dari dua petinggi partai. Instruksi itu menyebut bahwa Muhaimin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa.

Related posts

Polda NTB Tangkap Penyelundup Sabu dalam Perut

Aksi

Usut Tuntas Oknum Bantu Djoko Tjandra di Imigrasi

Aksi

KPK Sambut Baik Diterbitkannya Perma 1/2020

Aksi
UA-151938467-1