Aksi
Politik

PKS Usul Jumlah Kementerian Dipangkas Jadi 20

PKS Usul Jumlah Kementerian Dipangkas Jadi 20

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan agar kementerian yang kini berjumlah sebanyak 34 bisa dipangkas menjadi 20 kementerian.

[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]

“Dari awal saya teriak, saya usulin kementerian jumlahnya enggak 34, paling banyak 20, 15 lebih baik,” kata Mardani, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, Mardani memandang persoalan birokrasi yang ruwet kerap terjadi di Indonesia selama ini. Terlebih lagi, Ia memandang banyak kementerian yang kurang melakukan koordinasi satu sama lain saat menangani virus corona (Covid-19) belakangan ini.

Karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil momentum pandemi Covid-19 saat ini untuk menjalankan program reformasi birokrasi yang dijanjikan dalam Pilpres 2019 lalu

“Mau gimana pun Pak Jokowi, permasalahan akut kita di birokrasi, dan birokrasi harus berani memotongnya,” kata Mardani.

Mardani memandang banyak kementerian yang tugas dan fungsinya bersinggungan satu sama lain bisa dilakukan penyatuan organisasi. Ia mencontohkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM potensial untuk digabungkan.

Selain itu, Mardani juga mengusulkan agar Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bisa digabungkan. Sebab, kedua kementerian itu memiliki kewenangan yang saling bergantung satu sama lain.

“Jangan sampai kita dagang enggak ada produk. Jangan sampai ‘men sana in corpore sano’, lo ke sana gue ke sono,” kata Mardani.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyebut ada banyak lembaga negara yang potensial untuk dibubarkan oleh pemerintah.

Meski demikian, Tjahjo tak merinci lembaga atau komisi negara mana saja yang potensial untuk dibubarkan pemerintah.

“Kita ambil contoh ada banyak yang bisa dipertimbangkan untuk dihapuskan,” kata Tjahjo saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7) lalu.

Related posts

11 Parpol Sepakat Lawan Faida di Pilkada Jember

Aksi

PAN Usul Ambang Batas Presiden dan Parlemen Sama

Aksi

KPU Sebut Anggaran Pilkada 206 Daerah Sudah Cair

Aksi
UA-151938467-1