Twitter mengumumkan telah menutup 170 ribu akun yang berkaitan dengan pemerintah China. Penutupan ini dilakukan setelah ahli yang bekerja di Twitter telah meninjau akun-akun tersebut.
[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]Para ahli mengatakan 170 ribu akun itu menggaungkan narasi misinformasi terkait Covid-19, protes Hong Kong, dan berbagai topik lain yang provokatif.
Twitter mengatakan akun-akun tersebut menyebarkan narasi geopolitik sebagai kampanye yang menguntungkan Partai Komunis China (PKC). Akun-akun tersebut dihapus karena melanggar kebijakan manipulasi platformnya.
Kebijakan penghapusan oleh Twitter ini adalah upaya terbaru dari perusahaan di Silicon Valley untuk menggagalkan pemerintah menggunakan platform media sosial untuk mendorong narasi dalam mendukung mereka.
Twitter secara resmi diblokir di Cina meskipun banyak orang di China dapat mengaksesnya menggunakan VPN. Di antara target kampanye China adalah orang-orang China perantauan demi memperluas pengaruh Partai Komunis China.
Hal ini diungkap oleh Australian Strategic Policy Institute yang bekerja sama dengan Twitter untuk menganalisis akun. Twitter mengatakan akun-akun itu meninjau sebagian besar dalam bahasa China.
Dilansir dari Venture Beat, Manajer riset di Stanford Internet Observatory (SIO), Renee DiResta mengatakan bahwa banyak dari akun-akun yang dihapus tersebut membahas soal Covid-19.
“Narasi di sekitar Covid. Memuji tanggapan China terhadap virus sementara tweet juga menggunakan pandemi untuk memusuhi para aktivis AS dan Hong Kong,” ,” tulis SIO dalam analisisnya.
Dilansir dari CNN, Twitter mengatakan telah mengidentifikasi 23.750 akun yang disebut sebagai jaringan inti yang digunakan untuk berkicau soal konten pro ke Beijing. Sementara 150 ribu akun lainnya digunakan untuk memperkuat konten, misalnya, dengan me-retweet konten yang diposting oleh akun di jaringan inti.
Para peneliti di SIO mengatakan 23.750 akun secara kolektif men-tweet hingga 348.608 kali.
Kementerian Luar Negeri China sempat mempertanyakan dasar penghapusan akun tersebut. Kemenlu China justru mengatakan China adalah korban terbesar dari disinformasi dan menentang hal tersebut.
“Jika Twitter benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka harus menutup akun terkoordinasi dan terorganisir yang menyerang dan mengotori China,” kata juru bicara Kementerian Hua Chunying.
Penghapusan oleh Twitter ini bukanlah yang pertama terjadi. Pada Agustus 2019, perusahaan itu menghapus sekitar1.000 akun yang diyakini beroperasi di China daratan untuk secara sengaja dan khusus berupaya menabur perselisihan politik di Hong Kong.
Perusahaan juga mengumumkan bahwa mereka telah menutup akun yang terkait dengan Rusia dan Turki. Twitter menemukan lebih dari 1.000 akun yang mempromosikan partai di Rusia yang sedang berkuasa.
Sementara di Turki, jaringan 7.340 akun memposting konten yang mendukung partai AK yang merupakan partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Peneliti Stanford mengatakan akun itu telah men-tweet 37 juta kali.