Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Dari temuan ini, terdapat potensi kerugian negara paling sedikit Rp7,15 triliun.
[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan mayoritas permasalahan atau sebanyak 2.784 kasus berkaitan dengan tidak dilakukan penghematan, tidak efisien, dan tidak efektif dengan nilai potensi kerugian sebesar Rp1,35 triliun.
Kemudian, beberapa permasalahan lainnya berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian inside sebanyak 971 permasalahan. Lalu, sebanyak 1.725 permasalahan terkait ketidakpatuhan dengan nilai potensi kerugian sebesar Rp6,25 triliun.
Agung menyatakan masalah ketidakpatuhan ini terdiri dari beberapa macam kasus. Ia merinci sebanyak 709 masalah ketidakpatuhan memberikan kerugian ke negara sebesar Rp1,29 triliun, sebanyak 263 permasalahan mengakibatkan potensi kerugian Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298 permasalahan berpotensi memberikan kerugian ke negara sebesar Rp3,09 triliun.
“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang telah diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara atau daerah atau perusahaan sebesar Rp449,45 miliar,” papar Agung dalam video convention, Selasa (5/5).
Agung menyatakan pemeriksaan ini dilakukan dalam periode 1Juli 2019 sampai 31 Desember 2019. Lembaga yang dilakukan pemeriksaan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“IHPS Semester II 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lainnya,” imbuh Agung.
Pemeriksaan tematik, sambung dia, merupakan metode pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah.
“Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan,” jelasnya.
Selain tematik, BPK pula memuat hasil pemeriksaan kinerja. Beberapa pemeriksaannya, yakni pemeriksaan atas efektivitas program pensiun PNS, TNI, dan Polri, serta pengelolaan utang pemerintah pusat.
Agung menambahkan BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk bekerja lebih tertib, hemat, dan efisien. Dari rekomendasi itu, sebanyak 416.680 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga.
