Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pemerintah memperbolehkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]Ia mengingatkan ada pembatasan akses masuk warga negara asing sejak awal April lalu. Di sisi lain, pemerintah lagi telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.
“Ini orang dari luar negeri kok begitu gampang dapat kemudahan, dalam tanda kutip, dapat masuk negara kita. Orang mudik saja dilarang, orang China kok boleh masuk Indonesia?” kata Andre saat dihubungi, Senin (4/5).
Andre heran pemerintah memberikan lapangan pekerjaan di smelter nikel Morosi kepada WNA. Padahal jutaan orang di Indonesia menganggur karena gelombang PHK dampak pandemi virus corona.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil keputusan terkait ratusan TKA asal China tersebut. Ia khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat karena perlakuan istimewa terhadap TKA.
“Saran saya kepada Pak Jokowi, take over permasalahan ini, keluarkan pernyataan telah tunda dulu saja sampai Covid-19 selesai, lalu kita evaluasi. Masa sih enggak ada orang kita yang dapat kerja di sana,” ujarnya.
“Investor di sana butuh kita. Jangan bilang nanti mereka lari. Kalau mereka keluar, masih banyak yang mau masuk, orang nikel cadangan terbesarnya ada di Indonesia,” kata Andre melanjutkan.
Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera lagi menyayangkan rencana pemerintah mengizinkan 500 TKA asal China masuk. Ia mengingatkan kepala daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan para TKA China itu.
Mardani mendesak pemerintah pusat lagi mengambil sikap yang sama. Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan warga di tengah pandemi virus corona.
“Tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan dapat kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan pemerintah pada rakyat,” kata Mardani, Senin (4/5).
Pemprov dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah yang ingin mendatangkan 500 TKA asal China ke wilayahnya. Ratusan TKA itu akan di tempatkan di perusahaan pemurnian nikel PT Advantage Dragon Nickel Trade, di Morosi, Kabupaten Konawe.
Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Manzi mengingatkan kembali tentang demonstrasi penolakan masyarakat terhadap 49 TKA asal China di Sultra pada Maret lalu. Menurutnya, aksi tersebut dapat saja terjadi kembali ketika 500 TKA asal China itu datang ke wilayahnya.