“Isinya menginstrukiskan seluruh jajaran sesuai bidang untuk mulai bekerja menangani masalah COVID-19 di ibu kota,” ujarnya.
Jadi, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu menjelaskan terkait persoalan COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan dengan tiga fase.
Pertama, penanganan dengan dunia medis. Pemprov DKI Jakarta lewat Dinkes melakukan intensif dengan dunia medis.
Fase kedua pada 1 Maret, mulai intensif dengan seluruh jajaran, bukan hanya Dinkes. Lalu, pada 2 Maret, Pemprov DKI Jakarta mulai menyampaikan kebijakan untuk siap menjemput apabila ada orang yang memiliki gejala COVID-19.
Pada 7 Januari, kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah mulai menginformasikan kepada semua rumah sakit (RS) di Jakarta untuk mendeteksi gejala-gejala pneumonia Wuhan, supaya dapat cepat merespons bila menemukan masalah.
Anies menambahkan pada 22 Januari Dinkes DKI Jakarta membuat call heart dan hotline untuk posko tanggap pneumonia Wuhan.
Lalu, 29 Januari, Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan membahas COVID-19. “Waktu itu telah dinamakan COVID-19,” tutur Anies.
Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta kala itu mengundang Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Imigrasi. “Karena kami ingin mengantisipasi orang yang datang dari tempat-tempat yang di situ ada wabah,” katanya.