Normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung jadi perbincangan hangat. Di Era Presiden Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggunakan istilah normalisasi untuk proyek pelebaran Sungai Ciliwung untuk menambah kapasitas sehingga tak meluap saat hujan lebat.
Di Era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, normalisasi diganti menjadi naturalisasi, yaitu program penataan sungai dengan tetap mempertahankan interaksi masyarakat dalam kawasan. Masalahnya sekarang program penataan Sungai Ciliwung kini masih jalan di tempat.
Menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna persoalan yang dihadapi normalisasi maupun naturalisasi adalah pembebasan lahan.
“Mau menormalisasi membebaskan tanah juga, mau naturalisasi juga dia harus membebaskan kawasan tempat dan sungainya itu juga. Masalah dua-duanya akan berhadapan dengan pembebasan lahan,” kata Yayat, Jumat (3/1/2020).
Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus tegas pada keputusan, mau membebaskan lahan atau tidak.
“Pemerintah harus komitmen saja. Dari pihak Pemerintah Daerah apakah Pak Gubernur akan melanjutkan normalisasi atau tidak, mau membebaskan tanah atau tidak. Kalau Pak Gubernur tetap kekeh dengan naturalisasi, ya jalankan. Naturalisasinya tuh dimana?,” ujar Yayat.
Selain masalah normalisasi atau naturalisasi sungai, masalah lain yang harus diselesaikan adalah mempercepat pembangunan waduk Cimahi dan Sukamahi. Dengan begitu, setidaknya 30% masalah banjir bisa berkurang.
“Normalisasi di bawah sama upaya membuat waduk di atas itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, harus bersinergi di dalamnya. Kalau waduknya bisa selesai minimal 30% bisa dikurangi wilayah potensi genangannya,” ungkapnya.
