Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang belakangan muncul adalah ledakan besar dari persoalan yang sudah berlangsung cukup lama. [penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
Politisi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus menyebut kasus tersebut bermula dari Program JS Saving Plan yang tidak sesuai aturan di tahun 2013. Namun demikian, kegagalan program tersebut terus menumpuk dan baru meledak di tahun 2018.
“Ibarat bisul, itu pecahnya 2018,” ujar Dedi dalam diskusi bertema”Bara Jiwasraya Sampai Istana?” di Bilangan Gondangdia, Jakarta, Minggu (29/12).
“Jadi 2013 mrk meluncurkan JS Saving Plan dengan memberikan kepastian keuntungan 9 hingga 13 persen. Ini tidak boleh, ini melanggar OJK. Melanggar peraturan,” katanya menambahkan.
Dedi menyebutkan bahwa bencana Jiwasraya dimulai saat tahun 2016. Di mana pada periode itu perusahaan asuransi plat merah itu mampu mengumpulkan premi Rp 17,6 triliun.
“Karena premi ini harus diinvestasikan untuk membayar ke nasabah, nah jatuh tempo tiap tahun. Karena tahun 2016 tahun terbesar mereka mengumpulkan premi,” jelasnya.
Sambungnya, pada tahun 2018 lalu adalah tahun jatuh tempo Jiwasraya terhadap premi itu yang ternyata tidak sanggup dibayarkan.
“Jadi masalahnya bukan di mulai 2018. Kankernya meledak di 2018, jadi jangan di balik-balik,” pungkasnya.