Ormas Islam terbesar Indonesia mulai ramai mengungkit utang pemerintah. Nahdlatul Ulama sudah lebih dulu menagih. Melalui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, NU menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mencairkan kredit rumah murah sebesar Rp 1,5 triliun.[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
Kali ini giliran Muhammadiyah yang ikut mengungkit utang pemerintah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa pemerintah punya utang sebesar Rp 1,2 triliun pada ormas Islam pertama Indonesia itu.
Besaran itu bukan utang janji, melainkan berupa tanggungan BPJS di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah yang belum dibayar pemerintah.
Meski demikian, Din memastikan Muhammadiyah tidak menggebu-gebu dalam menagih utang. Sebab pada prinsipnya, Muhammadiyah selalu berusaha memberi yang terbaik. “Itulah sifat Muhammadiyah, selalu memberi dan melayani. Tidak meminta-minta apalagi mengemis,” ujarnya ketika memberi ceramah dalam acara Milad Ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar di Solo, Sabtu (28/12).
Muhammadiyah memang sudah seharusnya memberi sumbangsih untuk Indonesia. Sebab, kata Din, Muhammadiyah telah menyepakati negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.
“Dengan demikian, Muhammadiyah harus berkorban untuk Indonesia. Persyarikatan harus bisa menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi negeri ini,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.
