Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan dengan para nelayan ikan tuna dari Timur Indonesia. Para nelayan tergabung dalam Komite Pengelola Bersama Ikan Tuna.
Para nelayan ini masuk dalam regional II, dengan daerah provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. KKP akan berdiskusi dengan para nelayan soal masalah-masalah yang terjadi
Mewakili para nelayan, Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Saut Tampubolon menyatakan salah satu masalah utama bagi nelayan adalah kurangnya volume BBM di daerah sentra perikanan. Karena jumlahnya sedikit harganya pun jadi mahal.
“Ketersediaan BBM premium dari sisi volume kurang dan harga pun jadi dua kali lipat. Harus dipikirkan Pak Edhy, agar BBM bisa dioperasikan ke daerah sentra perikanan lebih baik,” ucap Saut dalam sebuah diskusi dengan nelayan ikan tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).
Selain itu, Saut juga mengeluhkan soal perizinan nelayan baik kapal maupun kartu sertifikat nelayan.
“Kapal ini izinnya masih lama pak, minimal lima tahun. Selanjutnya, ada juga Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) ini lama juga pak, ratusan belum terbit kami catat,” ucap Saut.
Di lain sisi, Edhy mengatakan bahwa selama ini masalah-masalah nelayan kecil memang kurang diperhatikan dibanding nelayan besar. Dia berjanji nelayan kecil akan lebih dia perhatikan.
“Ini lah pentingnya acara ini, harus ada upaya menyentuh nelayan kecil kita. Kalau besar kan protesnya paling banyak, gede suaranya. Kalau kecil ini mau protes aja, udah mikir ngga mampu, maka kami mau dengar lebih banyak dari nelayan kecil,” ucap Edhy.
“Kami butuh usulan bapak ibu semua, semua masalah kami tampung,” lanjutnya