Penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai petinggi di BUMN tidak akan mengubah perusahaan pelat merah itu secara keseluruhan.
Demikian yang disampaikan Direktur Riset Center of Reforms on Economics, Piter Abdullah Redjalam usai menjadi pembicara di acara CORE Economy Outlook 2020 and Beyond yang dihelat di Hotel Ashlee, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
“Seorang Ahok ditempatkan di BUMN, mungkin juga enggak akan mengubah BUMN secara keseluruhan. Yang bisa mengubah BUMN secara keluruhan ya Kementerian BUMN itu sendiri, bukan seorang direksi,” ucap Piter di lokasi.
“Jadi, dia akan jadi sarana atau alat bagi Kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya,” katanya.
Dia menambahkan, belum tentu nama Ahok yang bakal menjadi bos di BUMN, lantaran masih menuai kontroversi di tengah masyarakat.
“Kita belum tau juga mau ditempatkan di posisi apa. Karena kan posisi dia itu di BUMN akan menentukan perannya, kontribusinya dia, jadi komisaris atau direksi itu totally different,” tambahnya.
[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]
Menurutnya, dengan menunjuk orang seperti Ahok, bakal meningkatkan efisiensi di tubuh BUMN. Namun, dia masih ingin mengetahui arah Erick Thohir dalam membangun BUMN.
“Kalau seandainya, Pak ET (Erick Thohir) melihat BUMN ini tidak efisien banyak korupsi, arah saya pembersihan, meningkatkan efisiensi, memberantas korupsi, makanya saya tempatkan orang-orang yang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya. Tapi sekarang ini kan kita belum tau arahnya speerti apa kita belum tahu,” tutupnya.
