Ilmu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dianggap gagal membawa ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 6 persen.
Hal ini diungkapkan oleh Waketum Gerindra Arief Poyuono. Bahkan, Arief menyebut ilmu Sri Mulyani dengan sebutan srimulyaninomic.
Arief menuturkan, srimulyaninomic tidak akan pernah bisa membawa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6 persen.
“Saya yakin srimulyaninomic tidak akan pernah bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen nantinya. Dan malah utang makin menggunung nantinya di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi),” sindir Arief lewat keterangan tertulisnya, Selasa (5/11).
Bukan tanpa alasan, Arief berkaca pada lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertama. Saat itu, Sri Mulyani menjadi Menkeunya. Dalam lima tahun belakangan, pemerintahan Jokowi menaikkan pajak, harga BBM hingga tarif dasar listrik.
“Anehnya penerimaan negara terus defisit dan diselesaikan dengan utang baru,” tegasnya.
“Di mana-mana kalau mau menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya instrumen yang dipakai itu turunkan pajak, sehingga menarik investasi di Indonesia, yang akhirnya memberikan dampak pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan penerimaan negara berupa pajak,” paparnya.
Arief kemudian membandingkan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Arief menegaskan jika ekonomi di era Jokowi tidak pernah bisa melewati angka pertumbuhan ekonomi tahun 2014 di era Megawati.
“Padahal infrastruktur dibangun di mana-mana, tapi dengan utang negara yang terus meningkat,” sindirnya.
Arife pun memaparkan pertumbuhan ekonomi di era Megawati. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,13 persen dan pertumbuhan PDB terjadi di hampir semua sektor ekonomi kecuali sektor pertambangan dan penggalian.
Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,70 persen, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 8,17 persen, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7,72 persen.
Lebih lanjut Arief menyebut Jokowi pemimpin yang gagal. Pasalnya, dia menaikkan iuran BPJS dan pajak.
“Kalau di negara maju atau negara yang masuk G20, menaikkan pajak, premi security social (BPJS) merupakan presiden atau pemimpin negara yang dianggap gagal,” pungkasnya.
