Indonesia selalu menjadi yang terdepan ketika berhadapan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan mandat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-35 di Bangkok, Sabtu kemarin (2/11).
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyuarakan terhadap perdamaian dan HAM di Rakhine State dan Palestina.
“Saya yakin kita semua mengharapkan agar situasi di Rakhine State dapat segera kembali normal,” ujar Jokowi di hadapan para kepala negara ASEAN, Minggu (3/11).[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]
Untuk isu Rakhine State, Jokowi mendorong diteruskannya dialog dengan pengungsi Rohingya di Cox’s Bazaar, Bangladesh. Dia juga mendukung usulan untuk mendirikan satuan tugas ad-hoc di Sekretariat ASEAN guna memantau pelaksanaan tim Preliminary Needs Assessment (PNA).
Indonesia berharap agar prioritas proyek dan kegiatan sebagai implementasi rekomendasi PNA segera dijalankan. Kegiatan itu telah disepakati dalam ” 2nd Technical Working Group” antara ASEAN dan Myanmar bulan Oktober lalu.
