Potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Ini lantaran Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
“Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja,” terang Presiden Joko Widodo dalam sambutan usai resmi dilantik di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Jika bisa mampu membangun sumber daya manusia yang unggul, sambung Jokowi, maka bonus demografi bakal menjadi kesempatan besar bagi Indonesia. Terlebih lagi jika didukung dengan ekosistem politik yang kondusif.
Ada lima fokus pembangunan yang akan dikejar pemerintah dalam lima tahun ke depan dalam mewujudkan cita-cita keluar dari jebakan negara menengah. Pertama, memprioritaskan pembangunan SDM yang pekerja keras dan dinamis. SDM yang terbentuk harus terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” terangnya.
Kedua, pembangunan infrastruktur tetap akan lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, sehingga mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua UU besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” sambungnya.
Keempat, pemerintah akan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja akan jadi prioritas. Dengan kata lain, prosedur yang panjang harus dipotong.
“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” tegasnya.
“Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun.Saya pastikan, pasti saya copot,” ancam Jokowi.
Sementara fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa.
“Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
