Masalah ekonomi menjadi bukti kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama kepemimpinannya. Indikatornya, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa bergerak lebih baik dari angka lima persen. Diprediksi tahun ini akan nyungsep ke angka 4 persen.
Masalah menjadi semakin kompleks karena neraca hutang Indonesia terus menumpuk. Bahkan sejak tahun 206, Sri Mulyani sudah menerbitkan hutang negara sebesar Rp 790,7 triliun.
Analis ekonomi politik, Kusfiardi menjelaskan, rezim pemerintahan Jokowi membutuhkan sosok baru yang mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Menurutnya, selama ini masalah ekonomi Indonesia selalu berkaitan dengan ekonomi mendasar dan lesunya pembangunan industri nasional.
“Kita butuh sosok yang komitmen untuk memajukan perekonomian nasional yang menyejahterakan rakyat. Caranya melalui penguatan fundamental ekonomi dan pembangunan industri nasional,” kata Kusfiradi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/10).
Lebih lanjut Kusfiardi menyebutkan, tim ekonomi Jokowi kedepan harus berani mengurangi impor bahan pangan. Selain itu, pemerintah harus menopang dengan kebijakan yang menguatkan pengembangan industri di bidang pangan.
“Pertama prioritasnya mengurangi impor bahan pangan yang didukung dengan penguatan sektor pangan termasuk industrinya. Kedua mendorong percepatan industri substitusi impor,” tandasnya
Jokowi kata Kusfiardi, harus membangun industri dasar pengolahan hasil tambang nasional. Tujuannya, menggenjot nilai tambah dari setiap produk dalam negeri. .
“Jadi poinnya adalah memperkuat ekonomi nasional dengan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui skema industri nasional,” pungkasnya.
