Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta kerja sama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kejahatan yang dilakukan mafia atau oknum penyalur beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”cat” orderby=”random”]
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mendorong agar KPK dapat menangani dugaan kejahatan pada program BPNT senilai Rp60 triliun tersebut. Apalagi, program ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang layak menerima bantuan beras BPNT.
“Saya mohon untuk bekerja sama dengan KPK karena ini nilainya besar ya. Di UU KPK kan Rp1 miliar ke atas harus ditangani KPK, makanya kita dorong dengan kekuatan KPK,” kata Buwas di sela kegiatan peluncuran Beras Fortifikasi di Kantor Perum Bulog Jakarta, Jumat.
Buwas menjelaskan saat ini Satgas Pangan masih melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya kejahatan oleh oknum penyalur BPNT yang merugikan masyarakat penerima raskin.
Sebelumnya, Budi Waseso menjelaskan terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum penyalur BPNT, seperti penetapan harga beras yang terlalu tinggi.
Selain itu, masyarakat penerima bantuan juga memperoleh beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas atau mendapatkan jenis yang berbeda. Menurut dia, modus kejahatan oleh oknum penyalur BPNT dilakukan dengan kampanye negatif terkait beras Bulog yang tidak berkualitas.[penci_related_posts title=”You Might Be Interested In” number=”4″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]
Budi Waseso menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk BPNT berasal dari beras medium berkualitas.
“Jadi itu memfitnah Bulog, salah satunya, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog, maka langsung orang berasumsi bahwa itu produk Bulog yang berkutu, jelek, bau, dan lain-lain. Itu tidak benar,” kata Budi Waseso.
