Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak mengulangi kesalahannya pada periode pertama yang memilih Jaksa Agung berasal dari partai politik (parpol).
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengatakan, pada periode kepemimpinan pertamanya Jokowi dinilai telah gagal lantaran memilih Jaksa Agung yang berasal dari Partai NasDem.
“Kegagalan terbesar dari Jokowi kemarin ialah menarik orang partai masuk ke dalam kejaksaan. Meskipun dia dulu Jaksa karir, tapi kan dia di Nasdem kemudian jadi Jaksa Agung,” ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).
Bahkan, Ubedillah menganggap Jokowi keliru memberikan posisi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Karena hal itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik Nasdem.
“Menurut saya itu kekeliruan. Kenapa keliru? Karena kejaksaan bisa digunakan untuk kepentingan politik Nasdem, itu terbukti,” tegasnya.
Padahal kata Ubedillah, jika ingin membangun demokrasi yang sehat, Jokowi harus menerapkan Trias Politika secara benar.
“Kejaksaan dan Mahkamah itu lembaga yudisial. Nah, ranah yudikatif ini dia harus independen. Sama sewajarnya dengan legislatif dan eksekutif. Karena dia adalah untuk membuat check and balance di kekuasaan, maka sebetulnya kejaksaan dan mahkamah, itu memang harus kelompok independen yang tidak bersentuhan dengan parpol,” pungkasnya.
