Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Polri yang paling banyak diadukan oleh masyarakat pada catur wulan 1 tahun 2019. Setidaknya ada 60 kasus yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM.
Begitu yang disampaikan Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Amir menjelaskan, pada catur wulan 1 tahun 2019, beberapa laporan masyarakat terrhadap kepolisian seputar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri.
“Terkait proses hukum yang tidak prosedural, diantaranya dugaan penggunaan tindak kekerasan dan lambatnya penanganan Laporan Polisi (LP),” jelas Amir.
Hal tersebut, sambung Amir, lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip HAM khususnya di tingkat Polsek dan Polres, ditambah fungsi pengawasan dan penindakan dari internal yang tidak tegas.
Sementara untuk pengaduan yang kedua paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah korporasi. Dalam catatan Komnas HAM, setidaknya ada 29 kasus yang dilaporkan. Dan ketiga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah (Pemda) dengan 29 kasus.
“Dengab sebaran wilayah terbanyak berturut-turut di DKI Jakarta 67 kasus, Sumatera Utara 30 kasus, dan Kalimantan Barat 27 kasus,” pungkas Amir.
