Partai Demokrat diharapkan tetap menjadi oposisi penyeimbang pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo.
“Apabila Demokrat berani berdiri sebagai oposisi dan sukses menjalankan tugasnya secara baik sebagai penyeimbang pemerintah, Demokrat akan menjadi lebih besar,” kata dosen komunikasi politik dari Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari kepada redaksi, Senin (1/7).
Menjadi oposisi, lanjut Diah, membutuhkan usaha dan amunisi yang lebih banyak dalam melakukan aktivitas politik.
“Diharapkan kedepannya akan menjadi lebih nyata sebagai penyeimbang pemerintahan,” katanya.
Ditambahkannya, partai politik di Indonesia hingga saat ini belum ada yang benar-benar konsisten menjadi oposisi maupun koalisi.
“Sebenarnya setelah putusan MK berakhir, istilah koalisi dan oposisi akan blunder mengikuti kepentingan dari partai masing-masing. Dalam politik pemerintahan kita belum pernah ada yang benar-benar berdiri di satu pihak, tergantung pada aktivitas politik tertentu,” ucap Diah.
Masih kata dia, realita pilihan menjadi oposisi maupun koalisi hanyalah sebuah wacana yang dilakukan partai politik. Sehingga, kedepan diharapkan partai politik untuk tidak merubah konsistensinya, termasuk yang kalah pada Pilpres 2019.