Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai pendukung pasangan capres 02, Prabowo-Sandi mendukung langkah pihak kepolisian mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei.
Namun dalam penegakan hukum, PKS mengingatkan korps baju coklat itu harus adil. Kasus kematian ratusan petugas KPPS juga harus diusut tuntas.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPR, Selasa (11/6).
“Untuk kasus kerusuhan 21-22 Mei silahkan Polisi usut tuntas biar terang benderang. Namun dalam penegakan hukum, perlu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip hukum dan penegakan hukum,” kata Hidayat.
Artinya, dia melanjutkan, dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Polri mengedepankan prinsip penegakan hukum yakni harus ada basis bukti.
PKS, katanya sejak awal meminta semua peristiwa hukum yang terjadi paska Pilpres 2019 diusut tuntas. Tidak saja kasus kerusuhan 21-22 Mei tapi juga kasus kematian ratusan petugas KPPS.
Menurutnya pihak kepolisian harus menjelaskan bagaimana penyelesaian masalah tersebut.
Sebab selain memakan korban lebih dari 600 nyawa pahlawan demokrasi melayang dan 3000 orang yang dirawat di rumah sakit, pihaknya melihat masih ada masalah hukum yang harus dibuka.
Namun Hidayat tidak menyebutkan masalah hukum apa yang dimaksud.
“Semuanya harus dibongkar secara transparan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Langkah itu penting agar semua orang tahu bahwa kita masih berada di negara hukum yang bernama Indonesia,” ujar Hidayat.
