Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dinilai tidak bisa menjaga marawah sebagai penyelenggara negara.
“Kapasitas penyelenggara negara seharusnya menjaga marwah dengan tidak turun serta sebagai tim pemenangan,” kata analis politik dari Telkom University, Dedi Kurnia Syah saat dihubungi redaksi, Rabu (3/4).
Menurutnya, sikap Luhut yang memberikan amplop diduga berisi uang kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, KH Zubair Muntashor di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengganggu etika politik yang menjunjung tinggi sportifitas dalam bidang apapun.
Kendati demikian, sambung Dedi, secara etis bagi-bagi amplop tidak melanggar lantaran kultur Indonesia merestui buah tangan dalam bentuk apapun ketika sedang bertamu.
“Persoalannya justru ada pada permintaan khusus Luhut pada tuan rumah sebagai sosok berpengaruh untuk memilih pasangan capres tertentu, ini yang perlu mendapat koreksi,” pungkasnya.
Dalam video viral berdurasi 1 menit 23 detik, Luhut meminta KH Zubair Muntashor mengajak umat dan santrinya untuk datang ke TPS pada 17 April nanti dengan mencoblos “yang baju putih” Jokowi-Maruf. Lalu, Luhut memberikan sang kiai selembar amplop.
