Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Terpancing Provokasi dan Adu Domba

Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Terpancing Provokasi dan Adu Domba - Aksi.co

Penulis Aksi | Tuesday 5 February 2019

Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Terpancing Provokasi dan Adu DombaWakil Ketua MPR Mahyudin mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan hati dan kepala dingin, meski suasana politik terus memanas menjelang pemilu serentak yang akan digelar 17 April 2017 mendatang.

Apalagi menjelang pemilu serentak ini, seluruh anak bangsa harus ekstra hati-hati jangan terpancing provokasi, jangan mau diadu domba terutama hoaks, apalagi berbeda dukungan kadang-kadang mudah panas, katanya dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Balikpapan, Selasa.

Sementara itu, Mahyudin dalam kesempatan itu didampingi Anggota DPR/MPR Hetifah Sjaifudian sebagai pemateri sosialisasi empat pilat yang digelar bersama Persatuan Wanita Sulawesi Utara tersebut.

Mahyudin menyampaikan, konflik yang terjadi di Timur Tengah merupakan salah satu contoh nyata beroperasinya hoaks yang mengadu domba masyarakat. Akibatnya masyarakat terpecah belah, sementara negaranya hancur dirundung konflik.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan jangan mau diadu domba.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin menegaskan pentingnya masyarakat untuk tetap teguh pendirian, menolak politik uang agar pemilu dapat menghasilkan para pejabat publik yang berkualitas dan antisuap.

Menurut dia, politik uang menjadi sumber korupsi di Indonesia. Apabila para calon pejabat publik sudah berani menyuap masyarakat untuk meraih kedudukan, dipastikan setelah duduk di kursi jabatan juga akan melakukan korupsi.

Korupsi, menurut dia, sudah menjadi penyakit akut yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, namun juga legislatif bahkan oleh para penegak hukum (yudikatif).

Banyak kasus yang melibatkan eksekutif dan legislatif, bahkan serombongan anggota DPRD di daerah masuk bui karena korupsi. APBD menjadi sulit untuk di eksekusi. Akibatnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat utamanya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co