Username

Password

Remember me

Register

Recover password

TPM Luruskan Duduk Masalah Pembebasan ABB Ke Fadli Zon

TPM Luruskan Duduk Masalah Pembebasan ABB Ke Fadli Zon - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 23 January 2019

TPM Luruskan Duduk Masalah Pembebasan ABB Ke Fadli ZonDemi meluruskan kabar mengenai pembebasan pendiri Jamaah Anshorud Daulah (JAD) Abu Bakar Ba’asyir, Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendratta menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Jadi kedatangan kami, ingin sampaikan masalah tentang hingar bingar permasalahan rencana pembebasan ustaz Abu yang telah menarik perhatian banyak pihak dan disayangkan isunya kemudian jadi aneh,” ujarnya di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/1).

Hal pertama yang diluruskan oleh Mahendra mengenai isu Abu Bakar Ba’asyir tidak mau menandatangani ikrar setia kepada Pancasila.

Menurutnya, Ba’asyir memang tidak mau menandatangani dokumen apapun selama dirinya berperkara. Bahkan Ba’asyir tidak membubuhkan tanda tangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Ustaz ABB (Abu Bakar Ba’asyir) memang tidak pernah mau tanda tangan dokumen. Dari awal sudah tak mau, BAP yang tidak ada unsur Pancasila-nya saja nggak mau dia tanda tangani,” terangnya kepada Fadli.

“Itu memang sikap dari ustaz ABB,” imbuh Mahendra.

Dia kemudian menguraikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan rencana pembebasan bersyarat untuk ABB pada Desember 2018 lalu.

Tapi secara tiba-tiba, datang utusan Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan siap membebaskan ABB tanpa syarat.

“Pak Yusril datang sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf. Ada ustaz Iim puteranya ABB. Nah di situ ternyata janji adalah janji hingga saat ini belum ada kejelasan. Makanya kami ke DPR,” demikian Mahendradatta.

“Ini kan keliatan, apalagi keterangan dari saudara Yusril yang mengatasnamakan sebagai tim pengacara TKN ya kalau nggak salah. Jadi, pikirannya itu politik, bukan hukum. Pikirannya itu bagaimana menaikkan elektabilitas,” tutur Fadli.

Terlebih, keputusan presiden Jokowi sempat dikoreksi oleh Menkopolhukam Wiranto yang menyatakan bahwa presiden tidak boleh grasak-grusuk dalam menentukan keputusan terkait Ba’asyir.

“Masak presiden dikoreksi oleh menteri dan menterinya mengatakan bahwa presiden jangan grasak-grusuk. Saya kira pemerintah model apa kayak begini itu,” pungkasnya.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

© Copyright 2019 AKSI.CO