Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Komitmen Kemenko PMK Untuk Perbaikan Pelaksanaan JKN

Komitmen Kemenko PMK Untuk Perbaikan Pelaksanaan JKN - Aksi.co

Penulis Aksi | Saturday 29 December 2018

Komitmen Kemenko PMK Untuk Perbaikan Pelaksanaan JKNAsisten Deputi Bidang Koordinasi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong mengatakan di tahun 2019 nanti, akan terus meningkatkan koordinasi agar jumlah pengikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertambah demi melindungi kebutuhan dasar kesehatan seluruh penduduk Indonesia.

“Sasarannya jelas yakni terjaminnya 254,6 juta jiwa penduduk kita, untuk mencapai target itu, di 2019 nanti, kita siap untuk terus berkoordinasi dan bersinergis bersama Kementerian dan Lembaga terkait,” kata Togap Simangsong di Jakarta, Kamis (27/12).

Untuk perbaikan dan evaluasi tahun 2018, menurut Togap, beberapa waktu lalu sudah dilakukan beberapa rapat yang berkaitan dengan perbaikan pelaksanaan JKN, di antaranya adalah rapat terkait Pembahasan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN pada akhir November lalu dan Agenda Finalisasi Pedoman Monev Program JKN dan Finalisasi Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN, yang mana semuanya itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, khususnya Keasdepan Bidang Koordinasi Jaminan Sosial.

lebih dari itu, Sambung Togap, pentingnya perbaikan pelaksanaan JKN tersebut dikarenakan adanya defisit dana JKN. Selain peningkatan koordinasi, langkah strategis yang nantinya diupayakan Kemenko PMK adalah perbaikan mekanisme pengawasan dan pelaporan, variabel pengawasan, pembagian tugas antar Kementerian dan Lembaga serta data sharing dashboars sistem pengawasan.

JKN, sebagai program, menurut Togap merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yakni UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Kami di pemerintah, terus berupaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional selalu lebih baik,” pungkas Togap.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

© Copyright 2019 AKSI.CO