Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Masmun Yan Manggesa mengatakan untuk menjawab berbagai ancaman konflik sosial, bersatunya masyarakat khususnya kaum muda menjadi modal utama dalam rangka membangun social resiliance (ketahanan sosial).
“Pemuda menjadi harapan bangsa yang paling penting. Mereka memiliki potensi strategis jika dikelola dengan baik dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial,” ucap Yan Manggesa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurut Yan Manggesa, pemuda saat ini seringkali terlibat dalam konflik sosial. Hal tersebut karena dipicu oleh perkelahian atau perselisihan antar pemuda yang kemudian menyulut konflik kekerasan yang luas, seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya.
“Konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia selalu menempatkan kaum muda menjadi bagian terbesar dari pelaku atau aktor konflik kekerasan. Dengan memberikan ruang partisipasi yang besar pada kaum muda maka mereka bisa menjadi peace maker bukan conflict maker,” kata Yan Manggesa.
Purnawirawan Jenderal bintang dua TNI AU itu menambahkan, mendorong pemuda sebagai subyek penggerak dalam penanganan konflik sosial merupakan cara paling efektif untuk memberikan pengakuan dalam komunitasnya. “memberikan apresiasi terhadap semangat kesukarelaan kaum muda bisa dilakukan dengan dukungan anggaran untuk menjaga ritme semangat mereka,” katanya.
Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Kementerian Sosial yang dalam hal ini mempunyai program Pemuda Pelopor Perdamaian (PPP). Dalam program tersebut, para relawan direkrut dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti dari Karang Taruna, Pecinta Alam, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Profesi, Relawan dan lain-lain, di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi.
“Dengan latar belakang yang majemuk seperti itu, upaya transformasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa dapat dimainkan sedemikian terbuka,” tuturnya.
Dilain sisi, upaya penanganan konflik sosial juga telah diwujudkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Gerakan nasional Revolusi Mental (GNRM). Salah satu dukungan program GNRM yakni Indonesia Bersatu.
“Dalam gerakan tersebut terdapat peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial.”
Terakhir, Yan Manggesa melihat semangat hari pahlawan 10 november harus tetap dijaga. Caranya dengan menempatkan kaum muda sebagai inti dalam penanganan konflik sosial di Indonesia.
“Kaum muda adalah kaum yang sedang dalam masa pembentukan kepribadian dan pencarian jati diri. Tenaga dan energi kaum muda yang besar akan sangat positif dan konstruktif jika diarahkan pada tindakan-tindakan yang bisa membantu mereka untuk mencapai pengakuan jati diri dari komunitasnya,” tututnya lagi