Dicurigai ada menteri antek Freeport yang bikin rusuh di balik alotnya proses divestasi saham Freeport dan lambatnya pemerintah melakukan negosiasi.
Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli di sele-sela memberikan kuliah umum di FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/10).
Jelas Rizal, intervensi antek Freeport dilakukan oleh menteri yang bikin rusuh tersebut.
“Saya curiga ada menteri-menteri yang menjadi antek Freeport di balik divestasi saham dimana pajak untuk Freeport diturunkan dan proses negosiasi terus dilakukan sehingga mengancam kerugian Pemerintah,” kata Rizal.
Menurut mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman ini, pemerintah tidak perlu melakukan divestasi cukup menunggu kontrak karya habis pada tahun 2021. Dengan begitu sepenuhnya Tambang Grasberg akan diambil alih oleh pemerintah.
Freeport telah banyak melakukan wanprestasi mulai dari menyogok pejabat pemerinah, melakukan pengrusakan lingkungan, tidak melaksanakan kesepakatan membuat smelter, hingga membuat urusan divestasi saham berbelit-belit.
Dan berdasarkan kesepakatan kontrak karya kedua tahun 1996, Freeport harus sudah selesai melakukan divestasi 51 persen saham tapi belum lakukan.
“Maka sekarang semua tergantung pemerintah. Saran saya jika Freeport masih ngeyel terus, tidak perlu lakukan divestasi dan negosiasi, tunggu kontrak karyanya habis,” tegas Rizal.
Ditambahkannya, ke depan setelah kontrak dengan PT Freeport Indonesia sepenuhnya habis, dia optimis Indonesia dapat mengelola Tambang Grasberg.
“Pengelolaannya harus oleh Indonesia, Freeport punya tanggung jawab untuk transfer teknologi ke Indonesia, kalau mereka tidak mau, kita bisa sewa teknologi dari perusahan tambang lain seperti, Rio Tinto dari Inggris,” tutup Rizal.