Penafsiran sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sudah secara tegas menjelaskan bawah agama dan politik merupakan dua hal yang tak akan bisa dipisahkan.
Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan “Tantangan dan Peran Tokoh Agama dan Ormas Islam dalam meneguhkan Ikatan Kebangsaan di Tengah Keragaman dengan Menjaga 4 Pilar Kebangsaan” di Rakerda Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Sumbagsel di Bandar Lampung, Jumat, (5/4).
“Tidak perlu dipertentangkan, justru saling melengkapi. Termasuk dalam hal ini agama Islam,”kata Zulkifli.
Oleh karenanya, Zulkifli mengajak rakyat Indonesia untuk tidak memberikan stigam anti NKRI bagi yang memilih pemimpin karena agamanya.
“Kalau zulkifki hasan mau gubernur Islam itu hak bukan rasis, bukan anti pancasila dan NKRI. Kalau orang Islam mau gubernur Islam atau presiden Islam itu hak, bukan anti kebhinekaan. Ini ketua MPR yang ngomong, ada bukunya. Itu sila pertama. Tapi kalau mau gubernur kristen ya hak mereka. Saling hormati. Ga betul tidak mendukung Ahok anti pancasila atau anti kebhinekaan,”kata Zulkifli.
Lebih lanjut Zulkifli pun menegaskan melalui empat pilar kebangsaan Indonesia melarang berdirinya budaya diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Zulkifli pun menegaskan bahwa Islam sebagai agama mayoritas harus terus menyampaikan kebenaran dan menjadi teladan bagi bangsa Indonesia.
