Komisi Pengawas Partai Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut Sitompul. Sanksi berat itu diberikan terkait sikap Ruhut yang tidak mengikuti keputusan partai di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, keputusan final pemberian sanksi kepada Ruhut masih akan diputuskan Dewan Kehormatan.
“Hasil keputusan Komisi Pengawas memberikan sanksi berat kepada Ruhut. Karena sanksi berat itu, maka disampaikan ke Dewan Kehormatan,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10).
Komisi Pengawas disebutnya telah menyampaikan rekomendasi sanksi itu kepada Dewan Kehormatan. Nantinya, kata Agus, Dewan Kehormatan akan memutuskan bentuk sanksi berat yang akan diterima Ruhut.
Agus menjelaskan, Ruhut sebelumnya telah mendapat sanksi ringan dengan pencopotan jabatannya sebagai juru bicara Partai Demokrat.
Sanksi itu diberikan juga berkaitan dengan sikap Ruhut yang mendukung bakal pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, ketika Partai Demokrat belum memutuskan dukungannya.
Maka, dengan pemberian sanksi berat ini, ujar Agus, Ruhut berpotensi ditarik keanggotaannya di DPR atau pemecatan sebagai kader.
“Sekali lagi, yang menetukan itu Dewan Kehormatan. Jadi apa yang diputuskan Dewan Kehormtan itu yang akan dieksekusi,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Darizal Basir mengatakan, pihaknya masih merumuskan bentuk sanksi kepada Ruhut. Ia membenarkan bahwa Komisi Pengawas menjatuhkan sanksi berat kepada Ruhut.
Namun, Ruhut sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk dipecat dari Partai Demokrat.