Badan Narkotika Nasional (BNN) memerlukan tambahan 70.000 petugas agar pencegahan dan pemberantasan narkotika dan peredaran obat terlarang berjalan efektif.
Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya hanya memiliki 4.000-an petugas di seluruh Indonesia.
“Secara ideal BNN membutuhkan 74.000 petugas untuk menangani di seluruh Indonesia,” kata Budi.
Selain jumlah personel yang masih kurang, pemberantasan peredaran narkotika ilegal oleh BNN juga belum berjalan optimal karena sejumlah hal lainnya, seperti kurang peralatan dan dukungan anjing pelacak.
Budi Waseso mengatakan BNN memiliki rancangan besar untuk peningkatan kemampuan organisasi.
Ada sejumlah hal yang direncanakan, antara lain penambahan penyidik, peningkatan peralatan teknologi, penambahan persenjataan dan K-9.
Pihaknya juga merencanakan peningkatan sistem terpadu di bandara dan pelabuhan.
BNN juga menyiapkan penguatan kerja sama internasional, pemanfaatan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) kejahatan narkotika secara akuntabel dan transparan, serta peningkatan kemampuan keahlian penyidik BNN.
Dalam rapat dengar pendapat itu, sejumlah anggota Komisi III DPR mengharapkan agar BNN terus meningkatkan kinerjanya.
Daeng Muhammad dari Fraksi PAN mengharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang tepat bagi operasional BNN termasuk juga peningkatan kapasitas organisasi.
Sedangkan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa meminta agar BNN memastikan penanganan kasus-kasus besar penyalahgunaan narkoba bisa dituntaskan.