PT PLN (Persero) meminta proyek kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah jaringan listrik Jawa-Sumatra atau High Voltage Direct Current (HVDC) diganti dengan proyek ketenagalistrikan lain yang lebih berguna bagi regional Sumatera.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basyir menilai saat ini proyek HVDC kurang relevan jika dibandingkan dengan perencanaan 10 tahun lalu. Pada awalnya, proyek HVDC akan dibangun untuk menyalurkan listrik dari Sumatera ke Jawa sebagai antisipasi kelebihan beban jaringan listrik di pulau Jawa.
Namun, lanjutnya, saat ini yang terjadi justru regional Sumatera yang lebih membutuhkan jaringan listrik dibandingkan pulau Jawa.
“Kami harap (proyek HVDC) ini disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dulu kan 11 tahun yang lalu, kondisi perekonomian Sumatera saat ini seperti apa kan kami belum tahu. Padahal hari ini jaringan listrik Sumatera belum terintegrasi,” jelas Sofyan, Senin (30/5).
Ia melanjutkan, Pemerintah juga tak perlu khawatir akan kelebihan beban listrik di Pulau Jawa mengingat sebanyak 23 ribu MW dari proyek 35 ribu MW akan dialokasikan ke pulau tersebut. Apabila proyek HVDC tetap jalan, maka ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan warga Sumatera.
“Di Jawa akan dibangun 23 ribu MW. Sedangkan di Sumatera masih butuh 11 ribu MW. Lebih baik mana, dibawa dari Sumatera ke Jawa ditambahkan, atau dari Jawa dibawa ke Sumatra? Bagaimana kalau listrik dibawa ke Jawa? Apa orang Sumatera tidak marah?” ujarnya.
Lebih lanjut, Sofyan mengatakan banyak alasan yang bisa menghambat proyek HVDC, antara lain pertimbangan keekonomian, masalah kebutuhan daya listik yang besar di Sumatera, dan pengkajian proyek yang sudah terlampau lama. Maka dari itu, ia berharap proyek HVDC ini dipertimbangkan lagi meski hal sudah disepakati dalam pembahasan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 hingga 2025.
Sofyan mencontohkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang Sumsel 8, yang rencananya mau menggunakan jaringan HVDC tersebut, ternyata masih bisa berjalan tanpa adanya proyek tersebut mengingat tingginya kebutuhan listrik di Sumatera.
Sebagai informasi, PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2×600 MW akan dikerjakan oleh PT Huadian Bukit Asam, yang merupakan anak perusahaan PT Bukit Asam Tbk. “Tanpa HVDC kan PLTU 8 bisa jalan. Memangnya kalau untuk di Sumatra tidak bisa jalan? Bisa dong,” jelasnya.
Sebelumnya dalam rapat pembahasan RUPTL, yang melibatkan Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan PLN, disetujui transmisi HVDC 500 kV Sumatera-Jawa termasuk PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10 dan PLTU Jambi 2×600 MW masuk ke dalam draft RUPTL.
Selain poin tersebut, pembahasan lain yang disepakati adalah porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 sebesar 25 persen, Porsi PLN dalam Program 35.000 MW sebesar 10.233 MW, serta PLTU di sistem Sumatera yang harus memanfaatkan teknologi batubara bersih atau Clean Coal Technology (CCT).