AKSI. Tidak adanya garansi dari pimpinan KPK yang baru dalam memberantas para koruptor di negeri ini pada rakyat Indonesia, ini mengkibatkan kian maraknya korupsi di berbagai intansi kepemerintahan.
Itu disampaikan Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garansi), Yogi dalam orasinya di depan gedung KPK Kuningan Jakarta, Rabu (27/1).
“Misalkan, kasus korupsi dana bansos Sumatra Utara yang berkepanjangan hingga berlanjut kasus ‘papa minta SKPD’ dan ‘papa minta 20 ribu USD’ belum mampu juga di tuntaskan oleh pimpinan KPK yang baru. Lantas apa jaminan dari pimpinan KPK yang baru ini?,” tanya Yogi.
Menurut Yogi, upaya untuk memberhentikan kasus korupsi dana bansos Sumatra Utara di Kejaksaan Agung telah mencerminkan Ketidak Komitmennya HM Prasetyo dalam memberantas para koruptor. Jaksa Agung justru mau melakukan upaya korupsi itu sendiri.
“Karena hal itu, maka KPK seharusnya sudah mengambil tindakan yang tegas dan memenjarakan Surya Paloh dan HM Prasetyo, namun yang terjadi adalah KPK terlihat enggan untuk mengusut kedua orang tersebut,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Ampak), Guntur Setiawan menegaskan, Surya Paloh dan HM Prasetyo ini orang lingkar dalam istana yang memiliki daya tawar kuat ke Presiden Jokowi. “Jokowi akan diuji sejauh mana komitmen pemberantasan korupsinya dalam program nawacitanya,” katanya.
Lanjut Guntur, dukungan dan will politic Presiden Jokowi harus sepenuhnya diberikan kepada pimpinan KPK yang baru agar berani segera menetapkan status hukum kepada Surya Paloh dan HM Prasetyo jadi tersangka.
“Jaksa Agung yang sudah keluar dari rel Nawacita Jokowi harus segera di copot dari kabinet kerja untuk membersihkan aparat penegak hukum dari anasir-anasir korupsi,” pungkasnya.
Untuk di ketahui sore ini (Rabu, 27/01), ratusan masa dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garansi) dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Ampak) menggeruduk gedung KPK Kuningan Jakarta. Mereka mendesak KPK segera menuntaskan kasus bansos Sumut yang melibatkan orang dekat istana. Masa juga tikus putih untuk diserahkan KPK sebagai simbol korupsi dilingkar kekuasaan.