Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengharapkan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mengutamakan tindak pencegahan dibandingkan penyidikan, agar pemerintah daerah bisa lebih konsen dalam membangun dan memberikan layanannya kepada masyarakat.
Menurut Ahmad Heryawan, ukuran keberhasilan KPK tidak semata-mata dari berapa banyak orang terduga yang ditangkap untuk kemudian disidik. Akan tetapi, justru ketika fungsi pencegahan berhasil diterapkan terutama kepada para penyelenggara negara, termasuk di Pemprov Jawa Barat.
“Ketika pencegahan dilakukan, uang negara pun akan aman, akan bisa digunakan pembangunan. Sementara jika fokusnya ke penyidikan, belum tentu uang negara terselamatkan. Belum pasti pula pembangunan dan pelayanan bisa diberikan kepada rakyat,” ungkap Ahmad Heryawan, di Bandung, Minggu (20/12).
Diketahui, Senin, 21 Desember 2015, Presiden Jokowi direncanakan melantik pimpinan baru KPK, Agus Rahardjo sebagai ketua, yang sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, serta melantik wakil ketua empat orang. Mereka adalah Brigjen Polisi Basaria Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespimti Polri), Alexander Marwata (Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Saut Situmorang (Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara), dan Laode Muhammad Syarif (Akademisi Universitas Hasanuddin).
Dengan pendekatan pencegahan, lanjut Ahmad Heryawan, KPK harus tampil ramah, tidak menakutkan, dan justru mau mengingatkan para penyelenggara negara dan pemerintah daerah sebelum terjerumus KKN.
“Sebagai lembaga bersih yang masih menjadi harapan banyak orang dalam pemberantasan KKN, KPK justru yang harus memantau dan kemudian memberitahu pejabat negara ketika ada indikasi korupsi. KPK-lah yang pertama memberitahu ‘Anda rawan korupsi, jangan diteruskan’ kepada pejabat negara dan kepala negara, sehingga unsur edukasinya kental,” paparnya.
Fungsi pencegahan ini dengan sendirinya menuntut pimpinan KPK agar mau menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Komisi anti rasuah ini menjadi sarana tempat konsultasi para penyelenggara negara, sehingga tindak penyidikan menjadi opsi terakhir.
