Jelang MEA Pemerintah Harus Permudah Pengusaha UMKM

Jelang MEA Pemerintah Harus Permudah Pengusaha UMKMMenjelang dibukanya Masyakarat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 pemerintah perlu mempermudah wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya. Pasalnya permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM adalah) permodalan, akses pasar dan perijinan usaha.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Umum HIPPI Jabar, Dede Sumitro di Gedung Metereologi Jalan Pasteur No 27 Bandung, Jumat (30/11).

Ia melihat dengan jumlah penduduk yang besar ini baru sekitar 1,65 persen menjadi wirausaha dibanding dari negara tetangga Malaysia 5 persen dan Singapura sebanyak 7 persen. Sehingga perlu penanganan khusus dalam meningkatkan kesiapan wirausaha UMKM menghadapi MEA 2015.

“Minat masyarakat menjadi wirausaha saat ini meningkat terlebih Indonesia sudah berhasil melewati krisis moneter dan bertahan akibat jasa UMKM yang tidak terimbas dari krisis. Namun, perbankan dinilai masih memberikan ruang sedikit bagi masyarakat yang menginginkan modal. Padahal, jika dipermudah syarat peminjaman maka perekonomian Indonesia akan stabil,” ujarnya.

Dede menilai peran Kementerian Koperasi dan UKM harus dapat mengayomi sebanyak 56, 5 juta UMKM di Indonesia.

“Peran tersebut diantaranya membuat regulasi agar UMKM mendapatkan perlindungan modal dan status badan hukum di Indonesia, sinergis bersama kementerian terkait dalam membuka ruang UMKM di lintas sektor, meminta kepada perbankan membuka kesempatan luas kepada UMKM untuk menerima permodalan, dan perusahaan swasta harus membuat Corporate Social Responbility (CSR) bekerja sama dengan wirausaha UMKM,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *