Menlu Korsel Tiba di Jepang untuk Kunjungan Pertama

Menlu Korsel Tiba di Jepang untuk Kunjungan PertamaMenteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-Se tiba di Jepang, Minggu, untuk kunjungan pertamanya di saat kedua negara menandai 50 tahun hubungan diplomatik mereka.

Yun akan bertemu mitra Jepangnya, Menlu Fumio Kishida, pada hari yang sama untuk membahas hubungan bilateral, masalah Korea Utara serta topik-topik lainnya, kata kementerian luar negeri Jepang.

Pada Senin, Yun akan menghadiri upacara di kedutaan besar Korea Selatan untuk merayakan masa setengah abad sejak hubungan Tokyo dan Seoul kembali normal.

Yun juga dijadwalkan menemui Perdana Menteri Shinzo Abe pada Senin, demikian menurut laporan media.

Yun dan Kishida melakukan pembicaraan pada Maret di Seoul, namun Yun belum pernah bertandang ke Jepang sejak ia ditunjuk sebagai menteri luar negeri pada 2013.

Hubungan kedua negara mengalami ketegangan karena masalah-masalah terkait sejarah dan kewilayahan. Abe dan Presiden Korea Selatan Part Geun-Hye belum bertemu secara langsung sejak mereka menjalankan kepemimpinan.

Park sebelumnya mengatakan pertemuan tidak akan terjadi sampai Jepang melakukan perubahan menyangkut sistem perbudakan seks pada masa perang, saat sekitar 200.000 “wanita penghibur” –kebanyakan merupakan perempuan Korea Selatan– dipaksa menjadi budak militer Kekaisaran Jepang.

Menurut surat kabar Nikkei, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan secara terpisah sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan puncak tiga-pihak pada musim gugur ini.

Tokyo dan Seoul menganggap pertemuan tiga-pihak yang direncanakan itu sebagai kesempatan bagi Abe dan Park untuk melakukan pertemuan puncak mereka yang pertama. Topik soal pertemuan puncak itu diperkirakan akan dibahas dalam pertemuan Minggu, kata koran tersebut.

Park mengatakan dalam wawancara baru-baru ini dengan Washington Post bahwa “ada cukup kemajuan tentang masalah wanita penghibur” dan kedua negara berada pada “bagian akhir” perundingan Tokyo-Seoul.

Jepang menganggap bahwa masalah itu telah diselesaikan melalui perjanjian normalisasi 1965. Menurut perjanjian itu, Tokyo membayar 800 juta dolar AS (Rp10,6 triliun) dalam bentuk hibah atau pinjaman bagi bekas jajahannya itu.

Pemerintah Jepang juga telah mengeluarkan permintaan maaf secara resmi pada 1993, yang tetap menjadi kebijakan resmi.

Jepang dan Korea Selatan juga terlibat konflik soal kepemilikan kepulauan kecil yang jarang penduduk, Dokdo. Kepulauan tersebut terletak di Laut Jepang (Laut Timur) dan dikendalikan oleh Seoul.

Tokyo mengklaim kepulauan itu dengan dinamai Takeshima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *