Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengeluhkan minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (DPD) Provinsi Banten. Berbeda dengan APBD DKI Jakarta yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar.
“Anggaran kami Rp5 triliun tahun lalu, sekarang Rp7 triliun. Sangat jauh berbeda dengan anggaran APBD Pak Ahok, Rp72 triliun. Kasihlah ke kami sedikit-sedikit,” seloroh Rano dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) Komite I DPD RI mengenai urgensi pembentukan undang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur di ruang GBHN, Gedung Nusantara I, DPD RI, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Rano juga mengeluhkan, anggaran yang digunakan untuk Banten lebih difokuskan untuk perbaikan jalan. Sampai-sampai persoalan drainase kurang mendapat perhatian.
Keluhan anggaran juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Bekasi, Suwarli. Dia mengeluhkan anggaran yang diperoleh Kota Bekasi hanya sebesar Rp5 triliun. “APBD kita hanya Rp5 triliun. Ini kayak nelan ludah di bulan puasa. Kita punya program baik tapi enggak ada anggaran,” kata Suwarli.
Hari ini, DPD RI menyelenggarakan Focus Grup Discussion (FGD) Komite I DPD RI mengenai urgensi pembentukan undang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur.
FGD membahas isu-isu megapolitan yang akan dicantumkan dalam RUU Megapolitan Jabodetabkejur, seperti isu sosial kependudukan, tata ruang dan degradasi lingkungan, tata air, ketersesuaian air dan banjir, transportasi dan kemacetan serta kelembagaan yang lemah.
