Username

Password

Remember me

Register

Recover password

PP-GPII Tolak Permohonan Maaf oleh Negara untuk Keluarga Besar PKI

PP-GPII Tolak Permohonan Maaf oleh Negara untuk Keluarga Besar PKI - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 30 September 2015

GPIIKepada redaksi Ketua umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Karman BM mengatakan, Tanggal 30 September sebagai hari pengkhianatan PKI dengan gerakan 30 Septembernya atau yang kita kenal dengan G 30S/PKI yang pada saat itu PKI telah dengan keji dan biadab telah membunuh 7 Jendral putra terbaik bangsa demi memuluskan langkahnya dan kasus pelanggaran HAM berat di Madium Ribuan para Kiyai, Santri dan masyarakat yang anti PKI dibunuh secara keji oleh PKI.

“PP GPII melihat di era reformasi dimana kebebasan berpedapat terbuka lebar maka peluang ini dimanfaatkan orang-orang PKI dan simpatisannya untuk memutar balikkan fakta dengan alasan HAM,” ujar Karman

Lebih lanjut Bendahara Umum PP GPII Guntur Setiawan menegaskan, untuk itu kami dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia tetap menolak paham komunis PKI. “Jika benar issue yang beredar Jokowi akan melakukan berstetmen permohonan Maaf kepada Keluarga besar PKI maupun GERWANI di gedung Gelora Bung Karno pada tanggal 30 September 2015, maka kami akan melakukan perlawanan terhadap Jokowi dan PKI,” tuturnya.

Selain itu kata Guntur kami PP-GPII juga menghimbau dan menuntut :
1. Kepada seluruh rakyat indonesia tetap waspada dengan bangkitnya bahaya laten Komunis
2. Tolak rencana pemerintah meminta maaf kepada kelompok yang mengatas namakan korban kemanusiaan korban 65-66 yang notabennya kelompok Komunis/PKI.
3. Tetap ingat/peringati tanggal 30 September sebagai hari pengkhianatan PKI
4. Tolak paham komunis tumbuh di NKRI dalam segala bentuk.
5. Komnasham jangan pilih kasih hanya liat keluarga besar PKI saja tapi harus memikirkan para Korban kejahatan PKI baik di Madium, Solo, Magetan, boyolali dll
6. Dukung TNI/Polri sebagai benteng terakhir NKRI
7. Dengan TAP MPR No. 1 Tahun 2003 menyatakan TAP MPRS no 25 tahun 1996 masih berlaku. TAP MPR tersebut sebagai dasar hukum dan benteng terhadap bangkitnya bahaya laten.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co