Namun anehnya kupon (current yield) obligasi Indonesia dipasang 2,8-3,3% lebih tinggi dari kedua negara. Bila selisih tersebut, nilai tengahnya, dikalikan dengan besaran total utang obligasi yang dibuat SMI pada periode 2006-2010 (Rp 428 triliun) dan masing-masing tenornya, “Akan muncul angka potensi kerugian negara Indonesia hampir Rp 214 triliun,” tulis Gede Sandra.
Tidak perlu memasukkan besaran inflasi agar seolah-olah selisih menjadi lebih kecil, karena besaran inflasi pasti telah diperhitungkan sebagai salah satu indikator dalam penentuan rating. Menurut Gede, “Karena kalau dipaksakan masukkan inflasi, maka akan menjadi lancung.”
Revaluasi Aset
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang aturan Pajak Revaluasi Aset dikeluarkan pada Oktober 2015, bulan ketiga RR di Kabinet Jokowi (RR masuk Kabinet Agustus 2015). Ketika itu RR berkali-kali mengusulkan program revaluasi aset di rapat-rapat Kabinet dan disetujui Presiden.
Bila sudah disetujui Presiden di rapat kabinet, Menkeu pun wajib menjalankan dan merumuskan peraturan. Kemudian, pada saat pengumuman Paket Kebijakan ke-4 yang mengatur tentang pajak revaluasi pada akhir bulan Oktober 2015 juga, diberikan kesempatan kepada RR untuk berpidato menjelaskan di depan pers istana.
“Bukankah itu adalah bukti pengakuan dari seluruh anggota kabinet, bahwa revaluasi asset adalah ide RR?”
Lebih lanjut ekonom Gede Sandra menyoal tentang pembelaan Yustinus pada Menteri BUMN Rini Sumarno yang ogah-ogahan melakukan revaluasi aset, juga dapat dipahami. Karena Yustinus kini adalah komisaris independen Wika Beton, salah satu anak usaha BUMN. (gun)