Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Effendy Syahputra Gugat UU Pilkada sebagai Perseorangan

Effendy Syahputra Gugat UU Pilkada sebagai Perseorangan - Aksi.co

Penulis Aksi | Monday 28 September 2015

Makamah-konstitusi.jpgWakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo, Effendy Syahputra melalui kuasa hukumnya, Ridwan Darmawan memperbaiki permohonan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pada sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (28/9/2015). Ia mempertegas kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia tanpa membawa nama Partai Perindo.

Perbaikan gugatan ini merupakan saran pada sidang perdana Kamis 10 September 2015 oleh sejumlah hakim MK. Pemohon dihadapkan kepada pilihan apakah ingin menggugat UU ini secara perseorangan atau melibatkan partai. Sebab, menurut pandangan hakim MK pada sidang sebelumnya semua partai politik yang ingin maju pada pemilu harus melewati tahap verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kali ini kita mempertegas posisi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Sehingga posisi pemohon di kepengurusan DPP Perindo tidak dimunculkan seperti permohonan sebelumnya. Walaupun beliau aktif dan berkarir menjadi pengurus di Partai Perindo, sebagai politisi ia berpotensi maju dicalonkan pada pilkada serentak 2017 tanpa menggunakan kendaraan politik yang sekarang,” ungkap Ridwan saat sidang di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Peluang Effendy bisa dicalonkan kendaraan politik lain, mengingat Partai Perindo belum bisa mengikuti pemilu yang merupakan syarat untuk mengajukan pasangan calon dari partai. Ketentuan yang diatur UU Pilkada ini digugat khususnya Pasal 40 Ayat (1) yang menyaratkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.

“Makanya Pak Effendy bisa berpotensi dicalonkan partai lain yang sudah punya atau diberikan kewenangan oleh UU untuk ikut pilkada. Kader lainnya bisa juga dicalonkan parpol lainnya. Problemnya pemberlakukan pasal tersebut potensial merugikan pemohon. Apalagi yang punya kapasitas dan kapabilitas karena ada ketentuan akumulasi 20 persen dukungan partai dan ini berat bagi Pemohon,” jelas Ridwan.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply