Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Perhitungan Politik Indonesia Dihadapi Proses Hukum Ahok dan Sikap JK

Perhitungan Politik Indonesia Dihadapi Proses Hukum Ahok dan Sikap JK - Aksi.co

Penulis Aksi | Sunday 27 November 2016

eko-ismadiSikap dan perilaku Politik Ahok telah membuat Gaduh dalam kehidupan politik dan kebangsaan Indonesia. Tidak hanya berpengaruh terhadap wilayah DKI saja tetapi sudah menyebar keseluruh Indonesia. Sebenarnya tidak sepatutnya demikian Ahok dan Kasus hukumnya bisa berkembang demikian luas dan sudah merasuk kedalam seleuruh sendi kehidupan kebangsaan mulai kehidupan politik, kebangsan, keimanan, dan persatuan dan kesatuan.

Siapa yang paling berkontribusi besar dalam kasus hokum Ahok berkembang menjadi besar dan kemudian menampilkan sosok Ahok sebagai orang terpenting dan terhormat di Indonesia? Ada tiga sosok yang membuat Ahok menjadi besar mereka adalah Megawati Soekarno Putri, Bapak Jokowi, dan Kapolri. Mengapa demikian ? Dari beliau ini yang memperlakukan Ahok tidak selayaknya wargan Negara yang dan pejabat yang wajar atau berbeda dengan warga Negara yang lain atau pejabat gubernur yang lain. Kalau Gubernur lain salah langsung diberhentikan dan diproses kalau Ahok.harus ijin Presiden, kalau pejabat gubernur lain Megawati Soekarno Putri tidak peduli tetapi terhadap Ahok Megawati mengatakan proses hukum Ahok akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia. Demikian Kapolri akan menahan Ahok kalau melakukan atau mengulangi penistaan kembali baru diproses hukumnya dan ditahan, sementara pejabat dan warga Negara lain begitu salah langsung proses dan dihukum. Ada apa hubungan apa Ahok dengan Kapolri Megawati dan Bapak Jokowi ???.

Sebagai yang tertulis dengan judul artikel ini, kita tidak mengulas hubungan Ahok dengan mereka bertiga namun kita akan sedikit membuat perkiraan perkembangan politik Reformasi dan perkembangannya berdasarkan analisa perilaku politik di masa Pemerintahan Jokowi. Dan Visi Kebangsaan Indonesia berserta Keimanannya. Ditinjau dari catatan sejarah politik dan perilakunya.

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan fakta dan peristiwa serta sikap yang ditunjukkan oleh Megawati, Bapak Jokowi dan Kapolri Ahok bagi mereka adalah orang penting bahkan lebih dari itu VVIP (Buktinya Bapak Jokowi berkunjung di daerah tidak pernah terlihat ada seribu personel BRIMOB yang melekat dalam kegiatan Bapak Presiden). Mungkinkah Ahok menjadi sumber persediaan logistik bagi PDIP DAN ARAHAN PILPRES 2019 ?

Kalau saja Ahok dan proses hukumnya diperlakukan secara wajar dan sama dengan warga Negara yang lain tentu tidak menimbulkan permasalahan yang segaduh dan serumit sekarang ini. Terlihat Kapolri seperti kehabisan Ide Cerdas untuk menangani Kasus Ahok bahkan Kapolri terlihat mengambil alih langsung masalah Ahok. Terkadang hingga bertindak seperti jurubicara Polri dalam menerangkan kasus Ahok dan proses hukumnya.
Kenapa Kasus Ahok tidak bisa dilokalisir dan dibatasi pada masalah Ahok Pribadi dan personal Ahok dan wilayah DKI saja ? Hingga akhirnya kasus Ahok dapat dikorelasikan dengan permasalahan bangsa yang lain. Seperti hubungan mayoritas dengan minoritas dan dominasinya, hubungan China dan Indonesia, Ancaman Komunisme dan PKI, serta kehidupan keiamanan bangsa Indonesia. Bahkan Megawati menyebutkan proses hokum Ahok mengancam persatuan dan kesatuan bangsa !! Kita berpikir siapa Ahok itu ?

Kecurigaan umat Umat mslim terhadap Ahok bila dihadapkan dengan perilaku politik dan hubungan China Indonesia dalam siklus setiap 16 tahun maka Ahok adalah merupakan ancaman bagi ketentraman bangsa dan Nasionalisme Indonesia serta keimanan bangsa Indonesia, yaitu kasus PKI Dan Komunis dimasa pemerintahan Soekarno 1966 yang akhirnya banya keturunan China yang harus dikembalikan ke RRC, 1982 kasus Solo Dan ITB yang juga mengusik hubungan kemesraan Pribumi dengan Keturunan China, 1998 Gerakan Reformasi telah mengorbankan keberadaan keturunan China di Indonesia untuk pelampiasan kemarahannya (Sekarang diketahui ternyata Reformasi 1998 adalah didominasi PKI dan hanya mendorong bangkitnya komunis di Indonesia).

Umat Muslim Dan Nasionalisme Indonesia memproyeksikan kasus Ahok sebagai jembatan bagi keturunan China untuk tampil dan menguasai gelanggang dan panggung politik Indonesia. Ini yang akan menjadi pemicu terus menerus permasalahan Ahok dalam Pilkada DKI dan Politik Nasional Indonesia.

Mengapa diperlukan Sikap Yusuf Kalla? Karenan Bapak Yusuf Kalla masih ada dipemerintahan maka Umat Muslim Dan Nasionalisme Indonesia serta TNI masih memperhitungkan personality beliau. Lepas dari kekuarang secara Pribadi namun peranan beliau sebaga negarawan layak untuk dihargai dan disegani oleh generasi muda Indonesia baik sekarang dan masa yang akan dating. Siakap apa yang diperlukan oleh generasi muda rakyat dan umat Muslim saat ini? Yang diperlukan adalah bagaimana pandangan politik Bapak Yusuf Kalla terhadap Pemerintahan Jokowi masih sejalan atau berbeda ? Bila dihadapakn dengan komunisme dan sikap politik Ahok bagi kehidupan kebangsaan Indonesia. TNIpun demikian sangat mengaharap sikap beliau ?

Perhitungan Politik dan Perkembangannya

Data Dan Fakta. Analisa ini didasarkan pada sikap SBY sebagai presiden, Pribadi, Ketua Demokrat Dan Politikus. Dua periode kepemimpinan SBY mengalami hal yang sama dengan Bapak Jokowi. Bersama Wapres Bapak Jusuf Kalla SBY pernah berpikir untuk meninggalkan sejarah nasionalisme Indonesia dengan MENGGELAR KARPET HIJAU, tetapi niat itu diurungkan setelah ada beberapa saran dan pertimbangan. Periode kedua bersama Bapak Budiono Tahun kedua kekuasaannya SBY mengalami ancaman untuk dihentikan pemerintahannya. Kemudian SBY juga mengeluarkan ancaman sama seperti dilontarkan Megawati,”Kalau pemerintahan ini tidak berlanjut maka aka nada banjir darah dan perang besar.”
Peranan Partai Demokrat dalam penyelenggaraan politik dan kepemimpinannya serta sikap Partai Politik PDIP yang berada diluar pemerintahan. Ada indikasi sama dengan sikap PKS yang diwakili oleh Santri Dan Ulamanya. Dan ini juga ada korelasi dengan ucapan Anis Mata sebagai Presiden PKS yang mengatakan PKS akan menjadi besar dan kuat ditahun 2019. Sama seperti Ucapa Rohut Sitompul,”Demokrat akan berkuasa dua Periode dan SBY akan terpilih lagi.

Kehadiran PKI Dan Komunisme sepertinya sudah dipersiapkan dan diberikan medianya yaitu PDIP. Terbukti Demonstran yang berdemo bersama PDIP di tahun 1998 adalah mereka yang sekarang dikenal memiliki hubungan darah dengan Anggota PKI partai terlarang yang dibubarkan oleh di tahun 1966. Faktanya NU merestui dan menghadiri peluncuran dan penerbitan buku AKU BANGGA JADI ANAK PKI yang ditulis oleh Keturunan PKI dan menyebutk dirinya bagian dari kekuatan PKI dan PKI itu masih ada. Dimasa SBY Orang Kertas seratus Ribu dicetak dengan mencantumkan symbol palu arit.

Realisasinya pemerintahan Jokowi memiliki dasar pemikiran dan program pemerintah serta perilaku politik yang sejalan dengan pemikiran komunis dan PKI. Dimulai dari awal menjabat Oktober 2014 tidak henti hentinya menciptakan kebijaksanaan politik yang menimbulkan kegaduhan. Tokoh PKI diusulkan jadi Pahllawan, Minta maaf kepada PKI, menghapus kolom agama dalam KTP. Mempermasalahkan Adzan Masjid, Membuarkan Koter Dan Kodim, serta Kebhinekaan dan keberagaman dalam menyelesaikan Kasus Ahok.

Perhitungan Poltik dan Proses Hukum Ahok dengan Sikap Wapres Jusuf Kalla

Bila Bapak Wapres Jusuf Kalla Tidak Memberi sikap. Maka kegaduhan akan berlanjut hingga selesai masa pemerintahan Jokowi. Karena sikap Ahok akan berkembang kearah lain semenatar konstribusi keuangan Ahok kepada Partai semakin besar menjadikan sikap tokoh politik dan negarawan tidak akan bias dan mempu menghadapi pertentangan dengan Ahok dengan kata lain sungkan sama Ahok.

Bila Bapak Yusuf Kalla Menyatakan sikap Bertahan dengan Pemeritahan Jokowi. Maka permasalahan politik akan berkembang menjadi permasalah permasalah Idiologi dan kehidupan keagaman. Demo akan berlanjut yang bertujuan untuk menampilkan masa PKS sebagai komponen politik yang eksis dan berperan dalam memperjuangkan hak hak rakyat. Seperti yang dilakukan oleh Ketuam Umum PDIP Megawati yang menagis ketika Harga BBM dinaikan oleh SBY Bahkan Puan Maharani membuat buku menentang Kenaikan Harga BBM.

Bila Bapak Yusuf Kalla Mundur. Konflik politik akan menjadi konflik kebangsaan secara terbuka. Nasionalisme Kebangsaan Indonesia dan TNI disatu pihak netral, Umat Muslim yang menuntut proses hokum Ahok, dan PKI dengan Komunisme yang dikemas dalam Partai PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Karena mundurnya Yusuf Kalla dapat diartikan ada pemahaman idiologi yang berbeda antara Presiden Jokowi Dan Wapres Jusuf Kalla. Maka permasalahan ada pada Jokowi mau ikut Nasionalisme Indonesia Dan TNI atau Jokowi bersama PDIP PKI dan Komunisme.

Ahok dan Pilkada DKI

Hanya permasalahan yang bisa membuat Ahok menang dalam Pilkada DKI dan terpilih menjadi Gubernur. Dengan kemajuan tehnologi informasi apa yang dilakukan KPUD DKI tidak akan tidak dapat diketahui permasalahan dan kebijakan KPUD DKI terhadap proses pemenangan Ahok. Atau dengan kata lain computer yang bias memenangkan Ahok. Bagaimana bias terjadi ??? !!!
Hal itu bias terjadi bila ada kesepakatan dari partai dan kelompok politik yang tersusun dalam konsep politik di tahun 2019 dan 2024, dengan kata kunci bagaimana kalau Jokowi terpilih lagi ? Dan Jokowi tidak terpilih lagi ? Bagaimana member kesempatan kepada PKS untuk mengusung Presiden terpilih. Barulah Ahok Bisa menang dalam Pilkada DKI.

Atau ada alternatife lain dimana Demo Bela Islam dapat dihentikan dengan konstribusi yang disediakan Ahok atau peranan kepolisian. Polisi dapat mengatur instensitas waktu hingga PILKADA berlangsung Ahok tetap bisa menjadi pasangan Calon setelah terpilih proses hukum dilanjutkan masuk penjara dan Djarot naik menjadi Gubernur. Namun sebagai balas jasanya Ahok akan terpilih menjadi menteri siapa pun yang menjadi Presiden apa lagi Bapak Jokowi terpilih lagi.

Semua Tergantung Sikap Umat Muslim

Bila Sikap Ahok dan Proses Hukumnya tetap dilanjutkan maka yang harus ditunjukkan Umat Muslim sebagai komponen bangsa adalah memiliki kemampuan untuk melokalisir dan mengeleminir atau dibatasi Kasus Ahok Adalah Kasus Pribadi Dan Hanya terjadi menjadi masalah Di Wilayah DKI kalau terpaksa dihubungkan dengan Pilkada DKI. Oleh karenya masalah Ahok bukan masalah nasional dan kepentingan bangsa Indonesia. Apakah tanpa Ahok bangsa Indonesia dan Umat Muslim bermasalah atau kekurangan makan ?

Kalau umat Muslim ingin memiliki integritas dan kekuatan perjuangan maka masalah hukum Ahok harus dihadapkan dengan masalah keimanan dan nasionalisme Indonesia serta sejarah China Indonesia. Sekarang masalahnya Harga diri umat Muslim bisa nggak dibeli Ahok ? Apakah semangat umat Muslim murni untuk nasionalisme dan idiologi Pancasila ??? !!!! Atau untuk menegakan paham idiologi lain ??? Bisakah Umat Muslim bisa memperkuat gerakan demo menjadi sebuah tujuan bangsa Indonesia dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik ?

Mampukah Tokoh Umat Dan Negarawan Muslim bisa membangun kekuatan bersama untuk memantapkan nasionalisme Indonesia dan Idiologi Pancasila. Maka tuntutan kasus Hukum Ahok tidak akan banyak memakan Korban pejabat dan kelompok. Karena masalah Ahok akan dianggap sebagai keteledoran. Dan sikap polisi akan jelas tidak akan melakukan fitnah sana dan fitnah sin dengan membabi buta menyebut demo bela Islam adalah Makar.

Peranan TNI

TNI yang diwajibkan utuk netral kecuali ada hal hal dan permasalahan politik diluar dari Konstitusi Negara yaitu Pancasila Dan UUD, NKRI, Bhineka Tunggal Ika bukan kebhinekaan atau keberagaman. Yang yang menyebut kebhinekaan dan keberagaman adalah mereka yang setuju dengan pemikiran PKI Dan Komunis. Mengapa demikian? PKI, Komunis, dan Soekaro ditahun 1964 hingga 1966 selalu menyebut itu Bangsa Indonesia Bhineka Dan Beragam. Bhineka dan Bergama yang dimaksud adalah meminta bangsa Indonesia untuk menyetujui Nasakom.

Kebhinekaan Dan Keberagaman dalam Nasakom adalah sebuah paham yang mengembangkan perebdaan dan kemenangan. Siapa yang berkuasa dialah yang menentukan. Oleh karena itu dalam sejarah sudah membuktikan bahwa komunis dan nasionalis dan agama tidak ada ketemunya dan tidak ada persamaannya itulah yang menyebabkan terjadi malapetakan G 30 S PKI/1965 yang dipimpin Aidit.

Mari kita lihat dari sudut Pandang mana Ahok Dan Kasus Hukumnya ini dihubungkan dengan pribadi, kepentingan Partai PDIP, atau Nasionalisme dan keimanan kebangsaan Indonesia. Bila Pribadi berarti cukup Polisi. Bila Kebangsaan Sekala permasalah dalam tingkat nasional seberapa besar dan upaya menanganinya. Bila dihadapkan kepentingan PDIP sebagai Partai tugas TNI jelas POLITIK TENTARA ADALAH POLITIK NEGARA, Negara Indonesia yang berdasar Undang Undang undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kasus Hukum Ahok adakah memantapkan Nasionalisme Indonesia ??? Kasus Dan proses hukum Ahok adakah memantapkan keimanan Bangsa Indonesia ? Kasus hukum Ahok akankah memantapkan kehidupan budaya dan kelestarian Indonesia ?

Bila sudah memenuhi unsure yang dimaksud dalam menghadapi kasus hokum Ahok adalah TNI akan bersikap netral kesuam kelompok yang bertikai dan berselisih paham. Dan kemudian TNi akan memandang bahwa kasus hukum Ahok tidak ada hubungannya dengan Jabatan Presiden Dan Bapak Jokowi sebagai Presiden. Bila Bapak Jokowi menghubungkan kasus Ahok dengan dirinya itu akan menjadi pertimbangan lain dan tidak akan mungkin TNI harus berhadapan dan bermasalah dengan rakyat Indonesia untuk membela Ahok.

Masalah Kasus Hukum Ahok adalah masalah idiologi Bangsa Indonesia. Tidak ada alternatife lain bagi TNi selain harus menegakkan hukum dalam rangka memantapkan kehidupan kebangsaan dan tegak kokohnya NKRI. Siapapun lawan dan siapapun musuh yang dihadapi sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raga serta harta benda sudah biasa bagi TNI.

Penutup

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua bangsa dan Negara Indonesia. Maksud dari tulisan ini bukan untuk menebar fitnah atau mengadu domba tetapi bangsa Indonesia bisa berpikir jernih menghadapi kasus hukum Ahok dan menetukan sikap yang diperlukan untuk masa kini dan masa yang akan dating.
Saya sebaga penulis tidak merasa paham semua karena bukan saya bukan ahli tata Negara atau ahli ilmu politik, namun kami berharap dengan hadirnya tulisan ini bias menjadi pertimbangan bagi bangsa Indonesia untuk mengurus Negara menjadi lebih baik. Bermartabat. Dan berkeadilan.

Tempatkan kasus Ahok dan proses hukum sebagaimana mestinya. agar diketahui kesalahan Ahok apa ? hukum yang berlaku apa ? resiko yang ditimpakakan apa ? yang kemudian posisikan kasus hukum Ahok adalah sebagai kasus pribadi bukan orang yang istimewa di negara Indonesia ini, dan bila orang yang berpikir diluar pemikiran ini adalah orang yang suka mengadu domba dan membuat gaduh dalam kehidupan kebangsaan indonesia.

Tak ada gading yang tak retak tulisan ini masih jauh dari sempurnya tentu saya masih memerlukan koreksi dan tambahan untuk melengkapi ulasan ini. Menjadi tulisan menjadi sebuah ulasan yang menarik dan dapat dijadikan sebuah referensi.

 

Oleh Eko Ismadi

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply