Isu reshuffle jilid III mulai santer terdengar lagi, kabarnya Presiden Jokowi sudah lama merancang reshuffle setelah pelaksanaan Pilgub Jakarta. Reshuffle adalah hak prerogatif presiden sehingga hanya presiden yang lebih paham sosok apa yg dibutuhkan untuk memperkuat kabinetnya.
Demikian disampaikan oleh Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani), Sya’roni melalui rilisnya kepada redaksi AKSI, Selasa (25/4).
Menurutnya, ada empat hal yang patut dikritisi atas kabar akan masuknya Ahok dalam jajaran Kabinet Kerja. Pertama, karena saat ini sektor ekonomilah yang harus mendapatkan penyegaran personil karena kinerjanya masih kedodoran, sehingga jika reshuffle itu benar terjadi, maka figur-figur ekonomlah yg lebih dibutuhkan dan Ahok bukanlah sosok ekonom sehingga memaksakannya masuk ke dalam konfigurasi kabinet merupakan langkah yang tidak tepat.
Kedua, Ahok adalah sosok yang sangat kontroversial sehingga memasukkannya dalam kabinet hanya akan mengundang kegaduhan baru. Besar kemungkinan gelombang demonstrasi akan terus membanjiri istana negara sehingga akan mengakibatkan terganggunya jalannya pemerintahan secara keseluruhan.
Ketiga, apalagi jika yang akan diganti adalah menteri dari unsur parpol maka bisa menimbulkan dendam politik. Parpol tersebut bisa menebarkan intrik permusuhan yang bisa mengakibatkan retaknya soliditas parpol pendukung pemerintah.
Keempat, waktu jokowi sudah tinggal sedikit lagi, sebaiknya jokowi fokus memperkuat pembagunan ekonomi, sudah tidak ada waktu lagi utak-atik kabinet hanya untuk mengakomodasi Ahok.
“Rakyat masih bersabar menunggu janji Presiden Jokowi yang akan membawa ekonomi Indonesia melesat tinggi, sebaiknya presiden fokus memenuhi janji tersebut,” tandasnya.
