Username

Password

Remember me

Register

Recover password

Ketum GPII Beda Pendapat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Ketum GPII Beda Pendapat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - Aksi.co

Penulis Aksi | Wednesday 21 October 2015

Karman GPIIDalam orasinya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman BM menyatakan maksud kedatangannya bersama massa aksi Aliansi Tarik Mandat di depan Gedung DPR/MPR Jakarta (20/10), untuk meminta DPR/MPR melakukan sidang istimewa mengembalikan pemberlakuan UUD 45 sebelum amandemen.

“Kita hadir di gedung DPR/MPR ini dalam rangka meminta komitmen dan mendorong DPR/MPR untuk segera bersidang istimewa mengembalikan UUD 45. Karena amandemen empat kali itu telah membuat hidup kita menjadi liberalistik.” tutur Karman, Rabu (21/10).

Di depan Fahri Hamzah, Ia juga menyatakan reformasi 17 tahun lalu harus dikritik dan dievaluasi dan perlu diadakan reformasi kembali.

“Kita meminta rekomitmen/komitmen kembali Bang Fahri Hamzah selaku tokoh reformasi, untuk sama-sama kita evaluasi perjalanan reformasi. Karena reformasi lahirkan UUD amandemen, amandemen UUD jadikan kita liberalistik, maka lahirlah pemimpin yang lemah manajerialnya dan tidak independent juga tidak punya konsep,” terang Karman.

Ia mengakhiri pidatonya dengan mengutif kaidah ushul fiqh. “Tagayirul ahkam bi tagayyirul zaman wal makan (jika sistem itu lebih mudhorat dari maslahatnya, maka kita harus menggantinya),” pungkasnya.

Beda halnya dengan Fahri Hamzah, ia sarankan mahasiswa untuk tetap mengawal sistem hasil reformasi.

“Saya masih belum percaya, permasalahan kita adalah karena sistem. Saya masih percaya situasi sekarang ini disebabkan karena presiden dan tim yang dibentuk presiden. Memang seringkali kesalahan demokrasi adalah melahirkan pemimpin yang tidak kita harapkan. Seperti sekarang adalah kekusaan yang lemah,” papar Fahri.

Ia mengingatkan supaya mahasiswa sabar, jika ingin lengserkan Presiden untuk mengikuti aturan main yang ada.

“Tidak ada jalan pintas dalam demokrasi. Presiden atau Wakil Presiden jika bersalah bisa diproses pansus DPR, lalu ke mahkamah Konstitusi, kemudian ke MPR, jika ia bersalah baru bisa diimpeach,” imbau Fahri.

“Saudara-saudara jangan sampai menitiskan darah untuk yang tidak penting. Kita harus sabar dalam proses ini,” tambah Fahri.

Facebook Comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

© Copyright 2018 Aksi.co